Kementerian Dalam Negeri PNA mengatakan dalam satu pernyataan bahwa kementerian itu telah mengirim surat resmi ke semua negara yang mengakui PNA dan menjelaskan bahwa paspor yang diberikan kepada Al-Qaradawi itu "palsu", demikian laporan Xinhua.
Menurut pernyataan itu, pemerintah Palestina telah mendesak semua negara yang mengakui paspor Palestina untuk menyita setiap paspor palsu yang tidak dikeluarkan oleh wakil sah rakyat Palestina.
PNA memerintah Tepi Barat Sungai Jordan dan Kementerian Dalam Negerinya adalah badan sah Palestina yang berwenang mengeluarkan paspor untuk orang Palestina atau memberikannya kepada warga negara lain sebagai penghormatan.
Al Qaradawi (87) yang pada Kamis (10/5) memulai kunjungan dua hari ke Jalur Gaza --yang dikuasai Hamas-- mendapat penghargaan dari Perdana Menteri Hamas Ismail Haniyeh, yang juga menawarkan paspor diplomatik merah Palestina.
Al-Qaradawi adalah tokoh terkenal di dunia Arab dan Muslim. Ulama kelahiran Mesir itu memiliki hubungan erat dengan Ikhwanul Muslimin.
Menteri Urusan Waqaf PNA Mahmoud Al-Habbash mengecam kunjungan Al-Qaradawi ke Jalur Gaza, dan mengatakan itu "tidak sah sebab itu tidak dikoordinasikan dengan pemerintah yang sah dan pemimpin sah rakyat Palestina".
Hamas telah menguasai Jalur Gaza sejak merebut kendali melalui kekerasan pada musim panas 2007. Dunia tidak mengakui kekuasaan Hamas atas daerah kantung itu dan Gerakan Perlawanan Islam tersebut tak berwenang untuk mengeluarkan paspor.
Segera setelah Hamas merebut kekuasaan atas Jalur Gaza, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendepak Haniyeh dan pemerintahnya serta mencalonkan perdana menteri baru Palestina yang membentuk pemerintah baru Palestina.
Namun Haniyeh dan Hamas menolak dekrit Abbas dan terus memerintah Jalur Gaza. Para penengah Arab dan global sejauh ini gagal mengakhiri perpecahan antara Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Jordan serta mewujudkan perujukan antara kedua pesaing tersebut.
Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2013
