Anies Baswedan, mengatakan penanganan stunting memerlukan perhatian dari pemerintah pusat dan daerah melalui anggaran dan program pencegahan dan penanganan yang terencana.
"Namun untuk praktek di lapangan, PKK menjadi garda terdepan yang harus dimaksimalkan dan jangan sampai terlupakan," katanya saat menjadi narasumber utama dalam Indonesian's Leader Talk di Baruga Pettarani Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulsel , Minggu
Ia menjelaskan, keberadaan PKK seharusnya diintegrasikan dengan keberadaan poswindu dan posyandu karena mereka yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Poswindu ataupun posyandu selama ini terintegrasi dengan dinas kesehatan dan sebaliknya PKK justru terintegrasi dengan dinas yang lain. Padahal seharusnya PKK dan Posyandu harus integrasikan dalam satu kesatuan," ujarnya menjawab pertanyaan dari tim panelis Universitas Hasanuddin.
Anies mengatakan persoalan stunting menjadi menjadi masalah yang perlu mendapatkan penanganan serius. Pemanfaatan alokasi anggaran yang efektif seperti penyediaan suplemen pembantu bagi remaja, ibu hamil dan lansia diharapkan bisa mempercepat penanganannya.
Baca juga: Kepala BKKBN tekankan pentingnya kontrol kehamilan di Kota Pekalongan
Selain persoalan stunting, Anies Baswedan juga memaparkan pemikirannya dalam meningkatkan perekonomian negara bahkan mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
"Yang kita mau dorong, Indonesia satu perekonomian di mana perekonomian masyarakat tersambungkan. Artinya kebutuhan dasar kita bisa didapatkan dengan harga yang setara," ujarnya.
Baca juga: Kepala BKKBN usulkan materi stunting dibahas dalam debat capres
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
