988 personel polisi diturunkan amankan demo 26 September di Kendari

"Dari Brimob Polda Sultra, Polsek jajaran Polresta Kendari, Polres Bombana, dan Polres Kolaka,"

Kendari (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota atau Polresta Kendari, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menurunkan sebanyak 988 personel untuk mengamankan aksi demonstrasi 26 September, peringatan meninggalnya dua orang mahasiswa saat melakukan demonstrasi RUU KUHP di DPRD Provinsi Sultra.

Kepala Polresta Kendari Kombes Pol Muhammad Eka Fathurrahman di Kendari Selasa, mengatakan bahwa sebanyak 988 personel yang diturunkan itu merupakan personel gabungan dari Brimob, beberapa Polres, dan Polda Sultra.

"Dari Brimob Polda Sultra, Polsek jajaran Polresta Kendari, Polres Bombana, dan Polres Kolaka," kata Eka Fathurrahman.

Dia menyampaikan bahwa ratusan personel tersebut disiapkan di beberapa titik di Kota Kendari yang berpotensi menjadi lokasi massa demonstran.

"Personel-personel tersebut ditempatkan di beberapa titik di Kota Kendari," sebut Eka Fathurrahman.

Dia membeberkan bahwa adapun titik-titik tersebut, yakni satu satuan setingkat kompi (SSK) personel Brimob Polda Sultra di daerah Perumahan Citraland, satu SSK di Kantor Gubernur, dan satu SSK di Polda Sultra.

"Juga dua detasemen 45 di Polda Sultra, satu detasemen 45 di Polsek Mandonga, satu tim penjinak bom, satu tim eskip di Polda Sultra," ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, personel tersebut juga disiapkan di Kantor DPRD Provinsi Sultra untuk mengamankan massa aksi yang melakukan demonstrasi di tempat tersebut.

Kepala Polresta Kendari itu menjelaskan bahwa pihaknya juga menyediakan tim negosiator gabungan dari Polresta Kendari dan Polsek jajaran.

"Untuk lalu lintas Polres dan Polda, plotingan sesuai persimpangan dan bundaran. Dan personel Reskrim dan Intel melakukan mobile dan mengikuti pergerakan massa aksi," jelasnya.

Diketahui, ratusan mahasiswa mulai mengelilingi Polda Sultra untuk melakukan demonstrasi atas meninggalnya dua orang mahasiswa bernama Randi dan Yusuf Kardawi saat memprotes RUU KUHP dan Omnibuslaw di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.