Nairobi (ANTARA) - Kenya pada Jumat (22/9) meluncurkan rencana strategis untuk meningkatkan populasi badak hitam di negara tersebut.

Peninah Malonza, sekretaris kabinet di Kementerian Pariwisata, Margasatwa, dan Warisan Kenya, mengatakan kepada para jurnalis di Nairobi, Kenya, bahwa edisi ketujuh Rencana Pemulihan dan Aksi untuk Badak Hitam menguraikan langkah-langkah bagaimana Kenya Wildlife Service (KWS) akan memperluas habitat badak yang ada saat ini dan mengamankan habitat baru untuk populasi badak.

"Rencana tersebut memberikan sebuah kerangka kerja untuk membangun suaka margasatwa privat dan komunitas baru yang memiliki habitat yang cocok untuk badak hitam," ujar Malonza saat Kenya bergabung dengan masyarakat internasional memperingati Hari Badak Sedunia, yang jatuh pada tanggal 22 September setiap tahunnya. Peringatan itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya melindungi spesies badak yang ada.

Badak hitam diklasifikasikan sebagai critically endangered (kritis) oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam (International Union for Conservation of Nature/IUCN) dan terdaftar dalam Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar yang Terancam Punah (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES) dalam Lampiran 1, yang berisi spesies-spesies terancam punah.
 
Seekor badak hitam dengan mata terluka terlihat di Ol Pejeta Conservancy di Laikipia Country, Kenya, pada 4 Februari 2023. (Xinhua/Han Xu)   

Menurut kementerian itu, jumlah badak hitam di negara tersebut telah meningkat dari kurang dari 400 ekor pada 1989 menjadi sekitar 966 ekor saat ini, hampir separuh dari jumlah untuk visi jangka panjang mencapai 2.000 ekor badak hitam pada 2037.

Malonza mengatakan bahwa rencana itu menguraikan sejumlah mekanisme inovatif untuk menggalang dana konservasi badak dari sumber-sumber domestik, regional, dan internasional mengingat dana pemerintah tidak mencukupi.

Malonza mengungkapkan bahwa untuk memberantas perburuan liar, rencana tersebut akan memprioritaskan penggunaan pemantauan badak berbasis tanda pengenal individual untuk memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan adanya satwa yang hilang atau diburu.

Silvia Museiya, sekretaris utama di kementerian tersebut, mengatakan bahwa rencana itu juga akan memberikan peta jalan guna melakukan penambahan populasi (restocking) suaka-suaka margasatwa badak yang jumlahnya masih di bawah daya tampung mereka.

"Upaya-upaya tersebut akan mengatasi masalah peningkatan kematian badak akibat perebutan wilayah dan tingkat pertumbuhan yang tertekan lantaran keterbatasan ruang," imbuhnya.

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2023