“Paket pertama yang perlu diambil adalah pengembangan infrastruktur transmisi. Hal ini menjadi sangat penting untuk mendukung penggunaan energi terbarukan yang semakin meningkat,” kata Rachmat dalam acara Sustainable Action for Future Economy (SAFE), di Jakarta, Selasa.
Rachmat menambahkan jenis transmisi yang dibutuhkan untuk energi terbarukan jauh berbeda dengan yang digunakan untuk energi fosil, sehingga perlu pembangunan lebih banyak infrastruktur transmisi.
Untuk paket kedua, Rachmat melanjutkan agar melibatkan pembatasan penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar fosil untuk mengurangi emisi.
Selain itu, paket ketiga dan keempat menyoroti tentang sumber energi terbarukan, yang dapat diprediksi maupun bersifat intermittent. Dalam hal ini, dibutuhkan pengembangan jaringan listrik pintar dan sistem penyimpanan energi.
Adapun paket kelima, dia menyampaikan adalah mengenai keamanan pasokan energi. Hal ini perlu dipertimbangkan agar Indonesia tidak terlalu tergantung pada impor energi, terutama jika terjadi gangguan dalam pasokan global.
Namun dia mengatakan, lima paket pendanaan tersebut perlu diperhatikan, sehingga diperlukan pemikiran kreatif tentang struktur pendanaan yang cocok, termasuk pemberian hibah dan bantuan yang mendalam secara finansial.
Ia juga menggarisbawahi pembangunan infrastruktur transmisi memerlukan dukungan yang lebih besar, sementara pembatasan penggunaan pembangkit listrik fosil mungkin menghasilkan kerugian ekonomi.
Selain itu, dia mengatakan bahwa penghentian pembangkit listrik berbahan bakar fosil dapat berdampak negatif pada keuangan, karena masih ada aset yang beroperasi dengan baik.
“Dalam situasi yang dinamis ini, perlu upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan untuk mencapai transisi energi yang sukses dan berkelanjutan,” kata Rachmat.
Baca juga: Menko Luhut: Upaya Indonesia tangani perubahan iklim sudah tepat
Baca juga: Bursa Karbon Indonesia resmi diluncurkan
Pewarta: Rivan Awal Lingga
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2023
