Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan bahwa kampanye gelap atau black campaign dalam kontestasi pemilihan umum akan mengubah pesta demokrasi menjadi duka demokrasi.
"Karena pemilu itu namanya pesta demokrasi, maka harus gembira semua. Jangan main black campaign; kalau begitu arahnya, bukan pesta lagi, tapi duka. Jangan sampai pesta pora jadi duka cita," kata Bamsoet usai menghadiri pengukuhan Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa malam (26/9).
Bamsoet mengatakan hal itu berlaku pula pada semua pihak dan lapisan masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) yang harus menjaga netralitas dalam ajang pemilu.
Baca juga: Analis Kebijakan Publik sebut dugaan ASN tak netral sangat berbahaya
ASN sendiri harus netral dalam Pemilu 2024, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu.
Di dalam SKB tersebut terdapat larangan bagi ASN untuk membuat unggahan, memberikan komentar, membagikan, menyukai, hingga bergabung atau mengikuti akun atau grup kampanye pemenangan peserta pemilu.
Dalam kesempatan tersebut, terkait aktivitas ASN di media sosial selama Pemilu 2024, Bamsoet menyebutkan warga negara Indonesia memiliki hak sama dalam memilih dan dipilih.
Baca juga: Mendagri minta ASN jaga netralitas jelang Pemilu 2024
"Tentu dalam memilih dan dipilih itu ada mendukung atau tidak mendukung, kembali ke undang-undang saja," ucapnya.
Sebelumnya, dalam keterangannya, Bamsoet meminta Pemerintah menyosialisasikan kembali aturan mengenai larangan tersebut kepada ASN.
Selain itu, dia juga meminta Pemerintah berkomitmen membangun sinergisme dan efektivitas pembinaan serta pengawasan netralitas ASN. Dia secara tegas mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran netralitas ASN selama Pemilu 2024.
"Meminta Pemerintah mengingatkan ASN untuk mengedepankan netralitas ASN dengan tidak terlibat pada politik praktis," ujar Bamsoet.
Baca juga: Kemendagri jelaskan sanksi untuk ASN yang tak netral jelang pemilu
"Karena pemilu itu namanya pesta demokrasi, maka harus gembira semua. Jangan main black campaign; kalau begitu arahnya, bukan pesta lagi, tapi duka. Jangan sampai pesta pora jadi duka cita," kata Bamsoet usai menghadiri pengukuhan Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa malam (26/9).
Bamsoet mengatakan hal itu berlaku pula pada semua pihak dan lapisan masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) yang harus menjaga netralitas dalam ajang pemilu.
Baca juga: Analis Kebijakan Publik sebut dugaan ASN tak netral sangat berbahaya
ASN sendiri harus netral dalam Pemilu 2024, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu.
Di dalam SKB tersebut terdapat larangan bagi ASN untuk membuat unggahan, memberikan komentar, membagikan, menyukai, hingga bergabung atau mengikuti akun atau grup kampanye pemenangan peserta pemilu.
Dalam kesempatan tersebut, terkait aktivitas ASN di media sosial selama Pemilu 2024, Bamsoet menyebutkan warga negara Indonesia memiliki hak sama dalam memilih dan dipilih.
Baca juga: Mendagri minta ASN jaga netralitas jelang Pemilu 2024
"Tentu dalam memilih dan dipilih itu ada mendukung atau tidak mendukung, kembali ke undang-undang saja," ucapnya.
Sebelumnya, dalam keterangannya, Bamsoet meminta Pemerintah menyosialisasikan kembali aturan mengenai larangan tersebut kepada ASN.
Selain itu, dia juga meminta Pemerintah berkomitmen membangun sinergisme dan efektivitas pembinaan serta pengawasan netralitas ASN. Dia secara tegas mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran netralitas ASN selama Pemilu 2024.
"Meminta Pemerintah mengingatkan ASN untuk mengedepankan netralitas ASN dengan tidak terlibat pada politik praktis," ujar Bamsoet.
Baca juga: Kemendagri jelaskan sanksi untuk ASN yang tak netral jelang pemilu
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
