Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggandeng para ulama dalam program "cooling system" dengan memberikan siraman rohani guna meredam isu-isu negatif yang berkaitan dengan Pemilu 2024.

Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Asep Edi Suheri selaku Ketua Satuan Tugas Nusantara "Cooling System" (Kasatgas NCS) dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan salah satu ulama yang dilibatkan adalah Ustadz Das’ad Latif.

“Alhamdulillah, Ustadz Da’ad Latif bersedia membantu tugas Polri,” kata Asep.

Ia menjelaskan Polri berupaya menciptakan situasi keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif, dan mencegah polarisasi yang mungkin terjadi saat menjelang maupun saat Pemilu 2024.

Menurut dia, banyak isu terkait SARA dan provokatif di media sosial yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia pada tahun politik ini.

Secara khusus Kasatgas NCS menemui Ustadz Das’ad Latif di kawasan Kuningan, Kamis (28/9), untuk meminta nasihat sang ustadz.

Baca juga: Polri seleksi umur dan kesehatan personel pengamanan Pemilu 2024
Baca juga: Bawaslu-Polda DIY awasi hoaks dan ujaran kebencian jelang Pemilu 2024


Selain itu, kata Asep, ustadz asal Makassar, Sulawesi Selatan itu, bersedia melakukan safari dakwah, bahkan menjembatani Polri dengan tokoh-tokoh agama di wilayah untuk membantu tugas kepolisian dalam "cooling system".

"Ustaz juga akan berdakwah dan menjembatani dengan tokoh-tokoh agama di wilayah yang menjadi atensi dan eskalasi tinggi terkait kerawanan dalam rangkaian Pemilu 2024," kata Asep.

Dengan upaya yang dilakukan Polri ini, Asep berharap masyarakat Indonesia menjaga persatuan dan kesatuan, kendati berbeda pilihan dalam Pemilu 2024.

Dalam menghadapi Pemilu 2024, kata dia, Polri menggelar Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang rencananya berlangsung selama 222 hari melibatkan 434.197 personel kepolisian.

Operasi kepolisian tentang pengamanan Pemilu 2024 yang dilaksanakan Mabes Polri dan satuan kewilayahan ini, katanya, didukung TNI, instansi terkait, dan mitra Polri.

Pelaksanaan operasi dimulai dari tahap pendaftaran dan penetapan calon presiden serta calon wakil presiden, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, perhitungan suara, penetapan hasil pemilu, pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD serta pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden.

Pola operasi pemeliharaan keamanan mengedepankan kegiatan preemtif, preventif didukung kegiatan penegakan hukum, humanis, serta bantuan operasi sehingga terwujud situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah kesatuan RI.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023