Presiden ADB Masatsugu Asakawa menyampaikan, ekspansi modal tersebut akan ditingkatkan lebih lanjut dengan memobilisasi modal swasta dan domestik untuk meningkatkan pendanaan yang diperlukan untuk mengatasi krisis iklim di kawasan.
“Reformasi penting ini akan secara signifikan memperluas kemampuan ADB untuk mendukung berbagai upaya pembangunan penting di Asia dan Pasifik, termasuk sumber daya yang lebih besar bagi anggota-anggota kami yang rentan," kata Masatsugu melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Reformasi ADB dimulai melalui pembaruan Kerangka Kecukupan Modal atau Capital Adequacy Framework (CAF) ADB yang memperbesar kapasitas komitmen pendanaan baru menjadi lebih dari 36 miliar dolar AS. Kapasitas itu meningkat 10 miliar dolar AS atau sekitar 40 persen.
Ekspansi modal pendanaan dilakukan dengan mengoptimalkan tingkat kapitalisasi ADB dengan tetap mempertahankan risiko secara keseluruhan. Reformasi juga menciptakan Penyangga Pinjaman Kontrasiklikal atau Countercyclical Lending Buffer guna mendukung negara-negara berkembang anggota ADB yang tengah menghadapi krisis.
Selain itu, perubahan juga dirancang untuk memastikan agar ADB mampu mempertahankan peringkat kredit AAA melalui kemampuannya dalam menyediakan pendanaan bagi negara-negara berkembang.
"Keputusan kami hari ini merupakan respons ADB terhadap seruan bank-bank pembangunan multilateral (MDBs) untuk melakukan lebih banyak kontribusi dengan sumber daya yang ada,” jelas Masatsugu.
Lebih lanjut, dengan sumber daya yang dimiliki ADB, Masatsugu berharap ADB dapat membantu kawasan Asia-Pasifik dalam mengelola serangkaian krisis, ketidaksetaraan gender, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, masyarakat miskin di kawasan Asia dan Pasifik sangat rentan terpapar oleh krisis yang meningkat. Krisis itu mengancam kesehatan, pendidikan, dan mata pencaharian mereka.
Diperkirakan 155 juta orang, atau 3,9 persen dari populasi kawasan Asia-Pasifik hidup dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2022. Banyak di antaranya, terutama perempuan, menghadapi krisis biaya hidup yang membuat makanan dan komoditas serta layanan penting lainnya menjadi tidak terjangkau.
Oleh karena, Masatsugu menilai reformasi kerangka kecukupan modal menjadi salah satu inisiatif ADB untuk meningkatkan kapasitas pendanaannya.
“ADB berkomitmen untuk menciptakan Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus berupaya memberantas kemiskinan ekstrem,” pungkasnya.
Baca juga: ADB revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi RI jadi 5,0 persen pada 2023
Baca juga: Indonesia dan ADB perkuat kerja sama untuk perekonomian berkelanjutan
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
