Sinergi BAS diperlukan untuk meningkatkan efektivitas intervensi fiskal di dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah dan negara, dari mulai perencanaan, penganggaran hingga pelaporanJakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyatakan sinergi Badan Akun Standar (BAS) dapat meningkatkan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Sinergi BAS diperlukan untuk meningkatkan efektivitas intervensi fiskal di dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah dan negara, dari mulai perencanaan, penganggaran hingga pelaporan,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (TP2DD) di Jakarta, Selasa.
Adapun BAS merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi dari Kementerian Keuangan RI terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Kodefikasi dalam BAS digunakan dalam sistem yang terintegrasi
Menurut bendahara negara tersebut, dengan adanya BAS, maka pemerintah pusat mampu melakukan pelacakan dan pengawasan terhadap kebijakan fiskal suatu daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Dua sistem ini yang satu pemerintahan, coding yang satu harus sinkron dan menggunakan coding yang konsisten melalui BAS, sehingga kita bisa melakukan tracing, monitoring dan mengukur dampak pembangunan dari operasi APBN dan APBD,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjabarkan bahwa digitalisasi pada dasarnya memudahkan pengelolaan anggaran daerah dengan membuat semua transaksi keuangan daerah transparan dan tersinkronisasi satu sama lain.
Sinkronisasi menjadi aspek yang penting dalam digitialisasi pemerintah pusat dan daerah.
"Digitalisasi berarti di coding-kan, kalau coding-nya antara kabupaten A dengan kabupaten B, dia menggunakan kode yang berbeda maka datanya tidak bisa sinkron, dan tidak mungkin kita melakukan dampak dan manfaat digitalisasi secara lebih luas," pungkasnya.
Baca juga: Menkeu: Diperlukan modernisasi guna tingkatkan penerimaan pajak daerah
Baca juga: Menkeu serahkan insentif fiskal ke daerah berkinerja baik
Baca juga: Menkeu: Hubungan pusat dan daerah di RI jadi sorotan internasional
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
