Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Batam, Rabu mengatakan dalam Pencanangan Serentak Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui program One Local Goverment One Zona Integritas (OLGOZI) merupakan sebuah instrumen atau strategi percepatan pembangunan ZI di tingkat pemerintah daerah, salah satunya melalui MPP.
"Instrumen ini ke depan akan kita perbaiki dalam sistem MPP. Kita akan lahirkan di semua kabupaten kota, penerapan one stop service harus. Jadi kita semua harus dijalankan," kata Ansar.
Selain itu, dalam mempercepat penerapan tersebut, pihaknya akan melakukan rapat internal dalam waktu dekat agar dapat mengeliminasi serta mencegah terjadinya korupsi.
"Mudah-mudahan ini bisa mengeliminir dari korupsi di provinsi maupun kabupaten/kota, dan selama ini juga kita selalu melakukan rapat evaluasi berkala, mengawasi, semua rencana kegiatan di provinsi Kepri kita juga libatkan inspektorat, apalagi dengan menindaklanjuti temuan-temuan," ujar dia.
Secara virtual, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan melalui program OLGOZI, provinsi yang menjadi percontohan bisa mencapai dan mewujudkan pelayanan yang bersih.
"Birokrasi bersih, melayani, dan lincah dalam pelayanan. Jangan ada lagi terjebak dalam tumpukan berkas," katanya.
Ia juga mendorong seluruh kabupaten/kota di Indonesia memiliki mal pelayanan publik (MPP) di tahun 2024.
"Oleh karena itu juga sekarang kita dorong MPP di berbagai daerah. Harapan kami Gubernur Kepri, Gubernur Kalimantan Tengah dan Gubernur Sulawesi Selatan bisa mewujudkan arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, di 2024 seluruh kabupaten kota bisa punya MPP," katanya.
Baca juga: MenPANRB dorong seluruh kabupaten/kota miliki MPP di tahun 2024
Baca juga: KemenPANRB canangkan zona integritas di tiga provinsi
Baca juga: Menpan RB resmikan 14 Mal Pelayanan Publik di berbagai kabupaten/kota
Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2023
