"Tantangan Bali soal lingkungan yang cukup komplek, seperti soal hutan, laut dan danau yang berdampak pada ketersediaan air. Ini akan mempengaruhi petani," kata praktisi lingkungan Ketut Sarjana dalam diskusi di Dalung, Kabupaten Badung, Rabu.
Diskusi yang digelar Yayasan Tamiang Bali tersebut menghadirkan para tokoh lingkungan di Provinsi Bali dan juga dihadiri anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika.
"Karena sulit air akhirnya tanah pertanian dijual. Kalau sekarang banyak orang (anak muda) di sawah mereka cuma potret-potret, tidak ada yang jadi petani. Mendorong semangat jadi petani, mereka ingin lihat barang itu jadi dan harganya bagus," ucapnya.
Baca juga: Pelaku UMKM di Bali olah sampah mangrove jadi produk kerajinan
Baca juga: Kepemimpinan transglobal wujudkan lingkungan dan hutan berkelanjutan
Sementara itu, Iwan Dewantama, praktisi lingkungan lainnya menyampaikan kondisi Bali memprihatinkan akibat berkurangnya lahan, defisit air, dan masalah lingkungan.
"Sumber daya lainnya termasuk budaya juga terancam. Yang juga memprihatinkan masalah yang sangat serius tidak didukung dana yang memadai. Jadi perlu ada komitmen pemerintah daerah mengatasi masalah ini," ucapnya.
Iwan tidak memungkiri memang sudah ada itikad pemerintah daerah di Bali untuk menjaga kelestarian alam dan budaya. Namun, ia melihat tata kelolanya belum jelas karena masih bercampur.
"Harus ada lembaga independen untuk mengelola dana-dana yang ada agar jelas. Di luar negeri yang mengelola dana konservasi ini dilakukan pihak independen, bukan pemerintah. Yang cinta Bali ini banyak, mestinya mereka ini dilibatkan. Juga soal investasi yang harus diawasi agar Bali terkelola dengan baik," katanya.
Provinsi Bali saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Provinsi Bali Tahun 2023 – 2053, yang akan menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Bali, dengan dukungan naskah akademis yang mengangkat kondisi terkini Bali.
Akademisi Universitas Udayana Agus Muliawan Putra mengingatkan pariwisata bukan satu-satunya penopang ekonomi Bali. Contohnya ketika pandemi COVID-19 dan erupsi Gunung Agung menyebabkan pendapatan anjlok.
"Jadi pertanian, budaya dan kearifan lokal lainnya harus dijaga. Pariwisata sering dianggap penyelamat, terjun di sini dianggap bisa hidupnya bagus," katanya.
Dengan konsep Bale (budaya, lingkungan dan ekonomi), Muliawan berharap agar tanah produktif agar pajaknya diturunkan, petani dibantu pasca panen karena harga anjlok. Oleh karena itu perlu lembaga khusus bantu membeli hasil panen serta perlunya regulasi untuk mencegah jual tanah produktif.
Sementara itu anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika mengingatkan dengan kondisi Bali seperti sekarang ini yang mengandalkan pariwisata, lantas siapa yang dapat dari pariwisata.
"Kemudian berapa mereka dapat, siapa saja yang hidup dari pariwisata dan siapa pula yang dirugikan. Lalu bagaimana dengan lingkungan dan apa yang sudah dilakukan," katanya.
Demikian pula soal masalah lingkungan seperti pencemaran danau, juga Kota Denpasar, menurut Pastika semua harus ada yang mengorkestrasi
"Dulu saya jadi gubernur sudah mencanangkan Bali Clean and Green. Karena itu saya bikin Simantri (Sistem Pertanian Terintegrasi) agar Bali hijau dan lestari, petaninya juga untung," kata Pastika.
Mantan Gubernur Bali dua periode ini menyoroti kalau anak muda tak mau bertani, ini karena NTP (Nilai Tukar Petani) di bawah 100 sehingga rugi.
"Agar bisa untung, maka NTP harus di atas 100. Petani itu harus disubsidi dan ada pendamping. Jadi semua harus berpartisipasi dan sungguh-sungguh soal ini," kata mantan Gubernur Bali dua periode itu.*
Baca juga: Gubernur Bali utus dinas lingkungan hidup cek kondisi TPST Kertalangu
Baca juga: UNIQLO dan PPLH Bali gelar program edukasi dan pembersihan pantai
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
