"Sehingga terkikis, tergeserlah nilai kerakyatan, permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial. Padahal, demokratisasi juga hanya sukses secara prosedural sajaJakarta (ANTARA News) - Pemimpin Gerakan Beli Indonesia (GBI) Hepy Trenggono menyatakan keprihatinan terhadap pemaknaan ideologi Pancasila di usia reformasi 15 tahun, khususnya demokratisasi yang dianggap sukses oleh banyak pihak, justru dinilai menggeser nilai ideologi negara itu.
"Sehingga terkikis, tergeserlah nilai kerakyatan, permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial. Padahal, demokratisasi juga hanya sukses secara prosedural saja. Tapi akibatnya liberalisasi dan cengekeraman kapitalisme global demikian mengancam keberlangsungan pasar-pasar tradisional kita," kata Heppy pada acara bedah buku "Meniti Dua Sisi, Diantara Amunisi dan Nurani", karya Mayjen (Purn) Soetoyo NK di Jakarta, Senin.
CEO United Balimuda Group itu mengatakan, semua bangsa memang butuh investasi asing, namun keadaan di Indonesia malah berlebihan. Dalam arti investasi bisa masuk sedemikian rupa, sehingga sampai menguasai sedemikian rupa.
"Sehingga hanya menyisakan pengusaha asing dan pengusaha besar Indonesia, serta mematikan pengusaha kecil dan menengah kita, karena kalah bersaing," katanya.
Hepy memberikan contoh di Sukabumi Jawa Barat saja ada investasi asing bermodal sangat besar di bidang peternakan ayam petelur, sehingga akan berpotensi mematikan peternak ayam lokal. "Terus bagaimana besarnya investasi asing di bidang kelapa sawit. Mari kita renungkan apakah inilah cita-cita reformasi ?," ujarnya.
Menurut Hepy, reformasi saat ini masih berpihak pada kapitalis, sehingga nasib rakyat kecil nampak semakin tergusur.
"Kita memang butuh yang namanya investasi. Tapi, investasi dari mana harus kita perhatikan. Jangan sampai investasi tersebut nantinya hanya berpihak pada pengusaha asing. Ujung-ujungnya rakyat juga yang disengsarakan," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI-AD Letjen (Purn) Soerjadi mengatakan, saat ini elit politik yang muncul ke permukaan akibat reformasi justru sibuk berpikir untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, dengan menghalalkan segala cara dan melupakan rakyat yang diwakilinya.
Terlebih lagi pada tahun politik 2013 ini, makin banyak urusan rakyat banyak yang dikalahkan oleh kepentingan untuk mendapatkan kursi di DPR dan pemerintahan pada Pemilu 2014 mendatang, katanya.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013
