Ini sangat efektif, karena harga di pasaran bisa turun. Ini terus berlanjut terus, tentunya juga dengan bantuan dari Badan Pangan NasionalBanda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh melalui Dinas Pangan terus melakukan kebijakan subsidi ongkos angkut bahan komoditas pangan yang dibawa oleh distributor untuk masuk ke Provinsi Aceh, sebagai langkah upaya menekan laju inflasi di daerah Tanah Rencong itu.
Plt Kepala Dinas Pangan Aceh Surya Rayendra di Banda Aceh, Kamis, mengatakan penyediaan subsidi ongkos angkut bahan pokok dilakukan pada saat harga-harga komoditas tersebut sedang tinggi, sehingga dengan banyak pasokan diharapkan adanya stabilisasi harga di pasaran.
“Ini sangat efektif, karena harga di pasaran bisa turun. Ini terus berlanjut terus, tentunya juga dengan bantuan dari Badan Pangan Nasional,” ujar Surya.
Ia menjelaskan, program penyediaan subsidi ongkos angkut terus berlanjut setiap tahun. Beberapa komoditas yang kerap mendapat subsidi ongkos angkut dari pemerintah seperti telur ayam ras, minyak goreng, bawang merah, kedelai, gula pasir dan lainnya.
Salah satunya, lanjut Surya, seperti kebutuhan telur ayam ras di Aceh, yang masih sangat bergantung pada pasokan luar daerah, terutama dari Provinsi Sumatera Utara. Maka, saat harga komoditi ini melonjak, pemerintah hadir untuk subsidi ongkos angkut dari setiap distributor yang memasok telur ayam ras ke Aceh.
“Kita bantu ongkos angkut saat-saat harga naik saja, kalau harga stabil tidak. Misalnya nanti harga (telur ayam ras) mulai merangkak naik di atas Rp50.000 (per papan, isi 30 butir), itu kita bantu untuk ongkos angkut, supaya harga turun di pasar di Aceh,” ujarnya.
Secara umum, Surya menilai, produksi komoditas pangan di Aceh masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat per tahun, baik telur ayam ras, bawang merah, cabai merah dan lainnya. Saat ini, komoditi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat per tahun hanya padi.
“Semua komoditi sebenarnya belum memenuhi kebutuhan masyarakat, masih di bawah kebutuhan. Cuma produksi padi yang surplus, tapi beras kita kurang karena padi tidak dijual dalam daerah semua, banyak luar daerah sehingga beras kita kurang,” katanya.
Hal ini terjadi, kata dia, karena di Aceh juga belum ada perusahaan yang mampu menampung semua produksi padi, sehingga padi Aceh harus dijual ke keluar daerah pasca panen.
Sebelumnya, Bank Indonesia menyatakan pengendalian inflasi di Provinsi Aceh sudah semakin membaik dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dan upaya pengendalian tersebut terus dilakukan dengan kolaborasi bersama tim pengendalian inflasi daerah (TPID) di Aceh.
“Saat ini inflasi Aceh tumbuh sangat baik, berbeda dua tahun sebelumnya. Saat ini berada secara total 2,39 persen (yoy) artinya masih di bawah range target inflasi,” kata Kepala Bank Indonesia Aceh Rony Widijarto.
Ia menjelaskan, inflasi tidak mungkin bisa dihindari. Karena inflasi adalah insentif ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi, namun pergerakan angka inflasi harus tetap dijaga. Angka target inflasi nasional 3 plus 1 persen sepanjang tahun 2023.
Saat ini, kata dia, angka inflasi Aceh inflasi saat ini terjaga di angka 2,39 persen, atau menjadi terbaik kedua di Sumatera setelah Jambi yang berada di posisi pertama dengan angka inflasi 1,92 persen (yoy).
Baca juga: Petani gagal panen di Aceh Tengah dapatkan bantuan cadangan pangan
Baca juga: Aceh beri penanganan prioritas bagi sembilan daerah rawan pangan
Pewarta: Khalis Surry
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2023
