Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Lydia K Christyana dalam keterangannya di Palembang, Senin, mengatakan realisasi itu terutama disumbang oleh belanja operasi sebesar Rp12,04 triliun atau sebesar 48,60 persen dari target yang ditetapkan.
Kemudian diikuti oleh belanja transfer yang telah tersalurkan sebanyak Rp3,67 triliun atau sebesar 47,84 persen dari pagu dan belanja modal yang telah terealisasi Rp2,58 triliun atau 37,56 persen.
"Dan belanja tidak terduga sebanyak Rp2,52 miliar atau 2,04 persen dari target," katanya.
Baca juga: Realisasi belanja negara di Sumsel tercatat meningkat 4,03 persen
Menurutnya, jumlah realisasi belanja yang belum mencapai 50 persen hingga jelang menutup triwulan III 2023 itu, maka terdapat beberapa hal juga yang patut diwaspadai.
Hal itu antara lain pergantian pejabat sementara jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) karena dapat mempengaruhi keberlanjutan program kerja yang telah dibuat sebelumnya.
"Sehingga hal ini perlu dipastikan agar tidak mempengaruhi keberlanjutan program kerja yang sudah ada dari masing-masing daerah," jelasnya.
Untuk optimalisasi realisasi belanja APBD Sumsel sampai dengan akhir 2023, katanya, diperlukan penyelesaian pekerjaan belanja modal tidak melampaui batas waktu penyelesaian yang sudah ditentukan.
Baca juga: Pemprov Sumsel genjot belanja kuartal III 2020
"Realisasi belanja daerah baru mencapai 46,50 persen, sehingga pemda perlu melakukan akselerasi untuk mencapai target yang ditetapkan," kata Lydia.
Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2023
