Saya mendengarkan pandangan, usulan, saran-saran dari kelompok masyarakat PapuaJayapura (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membahas pemenuhan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, keamanan, hingga pemekaran wilayah di Tanah Papua dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.
"Saya mendengarkan pandangan, usulan, saran-saran dari kelompok masyarakat Papua," kata Wapres Ma'ruf dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa.
Kegiatan itu dilakukan Wapres bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin serta Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dalam rangkaian pertemuan bersama sejumlah aktivis HAM, pemuka agama, hingga pengusaha pada hari kedua dirinya berkantor di Papua.
Pada pertemuan bersama pegiat HAM, Wapres Ma'ruf memperoleh masukan seputar masalah keamanan berikut sejumlah strategi yang perlu ditempuh pemerintah.
Baca juga: Wapres sebut pengusaha merupakan mitra pemerintah membangun ekonomi
Baca juga: Ma'ruf Amin: Pemerintah berupaya tingkatkan kepercayaan warga di Papua
Usai berdialog secara tertutup dengan aktivis HAM selama 45 menit, Wapres melanjutkan agenda kerjanya dengan mendengar aspirasi dari kalangan pengusaha asli Papua seputar pelaksanaan kegiatan mereka.
"Ada keluhan kesulitan hambatan yang mereka hadapi, karena pengusaha penting sebagai partner pemerintah membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Pada sore harinya, seluruh aspirasi tersebut dibawa oleh Wapres pada pertemuan Rapat Koordinasi di ruang Rapat Gedung Gubernur Papua yang melibatkan Pj Gubernur Papua Barat, Pj Gubernur Papua, Pj Gubernur Papua Selatan, Pj Gubernur Papua Tengah, Pj Gubernur Papua Pegunungan, dan Sekda Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam Rakor tersebut juga dibahas strategi percepatan sarana prasarana di empat Daerah Otonom Baru (DOB) berikut hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam rangka membangun pemerintahan untuk melengkapi unsur kepegawaian.
Empat provinsi baru itu adalah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya yang telah diresmikan sejak 2022.
Wapres juga mengulas seputar kebutuhan SDM untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta peningkatan percepatan pendidikan melalui pengangkatan para guru.
Baca juga: Wapres bertemu pegiat HAM Papua bahas perdamaian berkelanjutan
"Karena banyak guru yang belum diangkat, mereka umumnya guru tamatan SMA dengan syarat tertentu," katanya.
Terkait dengan pemekaran wilayah, Wapres melalui laporan Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo memastikan tidak ada masalah yang berarti dalam pemekaran tersebut.
"Dari laporan dalam rapat, menurut Pj Gubernur, tidak ada masalah dan semuanya sudah beres," ujarnya.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
