Kami berusaha untuk menghilangkan ketidakpercayaan itu melalui berbagai dialog yang terus dilakukan dengan tokoh agama dan pegiat HAM di Papua
Jayapura (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebut saat ini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap kebijakan dari Pemerintah Pusat.

"Kami berusaha untuk menghilangkan ketidakpercayaan itu melalui berbagai dialog yang terus dilakukan dengan tokoh agama dan pegiat HAM di Papua," katanya setelah pertemuan bersama pengusaha dan tokoh agama di Papua di Kantor Gubernur Papua, Selasa (10/10).

Baca juga: Wabup Biak: Batik Papua bagian identitas budaya Nusantara

Selain itu, pihaknya juga terus melakukan dialog tingkat sektoral sehingga melalui upaya tersebut diharapkan hal yang menjadi salah pengertian tersebut bisa hilang.

"Ini yang terus kami lakukan sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat di Papua seperti apa tetapi tidak untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya.

Dia menjelaskan, terkait untuk memisahkan diri dari NKRI itu tidak mungkin terjadi tetapi untuk masalah lain pihaknya bisa membicarakan secara terbuka.

Tokoh Agama Papua, Herman Saud mengatakan terkait dengan permasalahan HAM yang terjadi di daerah itu terletak pada kepercayaan antara masyarakat Papua bersama Pemerintah Pusat.

Baca juga: Wapres sebut pengusaha merupakan mitra pemerintah membangun ekonomi

"Jadi selalu muncul rasa saling curiga dan ini yang menimbulkan banyak masalah padahal kami semua merupakan warga Indonesia," katanya.

Dia menambahkan sehingga dalam pertemuan tadi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke depan diharapkan masalah yang terjadi selama ini di Papua bisa teratasi dengan baik.

Anggota Forum Kerukunan Beragama (FKUB) di Papua itu juga berharap agar ke depan pemerintah bisa membangun pengadilan HAM di daerah tersebut.

"Supaya jika ada masalah terkait pelanggaran HAM bisa disidangkan di Papua bukan di bawah ke luar Papua," ujarnya.

Baca juga: Wapres: Stop perang Palestina-Israel, kembali ke "two state solution"

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2023