Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2024.
Pendiri FDTJ Adrianus Satrio Adi Nugroho di Jakarta, Selasa, menilai anggota DPRD DKI Jakarta kurang mencermati belanja daerah yang digunakan untuk program prioritas seperti penanganan kemacetan.
Dia juga menyayangkan ada anggota DPRD DKI Jakarta yang tak bisa membedakan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta dan LRT Jabodebek.
"Disebutkan tarif LRT yang sekarang Rp5 ribu jadi Rp20 ribu, miris sih selevel fraksi DPRD gak paham LRT Jakarta dan LRT Jabodebek," kata Adrianus kepada pers di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan, LRT Jakarta menggunakan APBD DKI, sedangkan LRT Jabodebek memakai subsidi pemerintah pusat. "LRT Jakarta tarifnya Rp5 ribu flat," katanya.
Pemprov DKI Jakarta menugaskan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun sarana dan prasarana LRT Jakarta. Untuk setiap pengguna moda transportasi tersebut diberlakukan tarif senilai Rp5.000.
Sedangkan PT KAI (Persero) menyebutkan mulai 1 Oktober 2023 hingga akhir Februari 2024 tarif LRT Jabodebek menjadi minimal Rp3.000 dan tarif maksimal Rp20.000.
Baca juga: Legislator desak Pemprov DKI lebih transparan terkait dokumen anggaran
Baca juga: Heru tegaskan sudah transparan soal dokumen anggaran
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
