KKP siapkan teknologi digital dalam pengelolaan ruang laut

 

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Victor Gustaaf Manoppo dalam keterangan tertulis yang diterima di Badung, Bali, Selasa menyebutkan kedua perangkat tersebut mampu memantau serta mengukur kualitas dan integritas ekologi untuk mendukung ekonomi maritim yang berkelanjutan.

“Ocean Big Data dikembangkan melalui perangkat berbasis teknologi yang ditempatkan di daerah pesisir, laut, dan udara. Teknologi ini seperti radar, sensor pengukur kualitas air laut, drone bawah air (AUV), drone udara, dan satelit nano untuk memetakan aktivitas laut, serta kondisi dan habitat laut," ujarnya.

Sementara Ocean Accounting merupakan sistem pengelolaan data spasial dan nonspasial yang terintegrasi. Melalui perangkat tersebut, dapat diperoleh informasi kondisi kelautan Indonesia serta dinamika perubahan neracanya yang bermanfaat dalam perkembangan industri kelautan dan perikanan.

Lebih lanjut Victor juga menambahkan akan menggandeng Starlink yang dapat membantu kapal-kapal penangkapan ikan untuk mengirimkan data tangkapan secara online melalui aplikasi e-PIT, selain itu sebanyak 20 satelit nano direncanakan akan diluncurkan dan dioperasikan pada Januari 2024 mendatang.

Berdasarkan teknologi serta bantuan artificial intelligence (AI), Ocean Big Data akan menghasilkan data kondisi pesisir dan laut yang dimutakhirkan secara berkala.

Lebih jauh hal itu dapat digunakan sebagai sistem pendukung keputusan khususnya untuk membantu mengelola dan memantau sumber daya serta ekosistem pesisir serta laut secara kontinyu, bahkan sangat membantu dalam penentuan lokasi budidaya ikan/daerah penangkapan ikan, termasuk perluasan area konservasi laut.

“Ocean Accounting memberi kemudahan untuk mengukur setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut, pencemaran dan kerusakan serta membantu memetakan upaya konservasi, rehabilitasi, dan restorasi laut Indonesia. Ocean Accounting juga dapat memprediksi dampak dari setiap perizinan pemanfaatan ruang laut terhadap kondisi kualitas dan fungsi ekologi laut dalam jangka menengah maupun jangka panjang” tambahnya.

Victor berharap pemerintah daerah, instansi sektoral, industri, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memanfaatkan Ocean Big Data dan Ocean Accounting untuk kepentingan pemanfaatan ruang laut.

Dengan demikian, implementasi kebijakan ekonomi biru akan terus mampu menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup.