Fokus tersebut dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional yang kemudian diteruskan melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) Tahap XV pada 2017 untuk pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional.
“Upaya pembenahan sistem logistik nasional tersebut telah membuahkan hasil dengan dwelling time nasional pada Agustus 2023 mencapai 2,52 hari, melampaui target 2,9 hari, dan unggul di kawasan ASEAN, hanya sedikit di bawah Singapura. Kita apresiasi untuk teman-teman logistik nasional,” kata Susiwijono melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Kemudian tahap berikutnya, pemerintah melanjutkan dengan Reformasi Logistik 3.0 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang NLE yang bertujuan menghapus duplikasi dan sekat-sekat sebelumnya, melalui digitalisasi dan kemudahan layanan single submission.
Ke depan, Susiwijono melanjutkan, pemerintah juga akan memperkuat sistem pengawasan kinerja logistik nasional dengan KPI yang mampu menggambarkan kondisi logistik secara langsung (real-time) dan kuantitatif. Indikator utama yang terus dilakukan peningkatan efisiensi di antaranya yakni biaya logistik, kemampuan untuk konsisten menjaga kualitas layanan (reliability), kecepatan pengiriman barang (speed) , dan kemampuan beradaptasi dengan cepat (agility).
“Kami juga menekankan sinergi dan kolaborasi sebagai kunci menjaga resiliensi ekonomi, memastikan tercapainya target pertumbuhan ekonomi, serta mendukung keberhasilan Reformasi Logistik 4.0 guna tercapainya visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Sebelumnya, Menko Airlangga bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi meluncurkan Biaya Logistik Nasional dengan menggunakan basis data Tabel Input-Output yang dimiliki BPS.
Biaya logistik nasional saat ini yang sebesar 14,29 persen dari PDB menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling kompetitif di ASEAN dalam bidang logistik.
Dalam 10 tahun ke depan, biaya itu diharapkan akan dapat diturunkan hingga berada di kisaran 10 persen dari PDB, dan ditargetkan turun dalam kisaran 8 persen dari PDB pada 2045 sebagaimana negara-negara maju.
Sementara itu, untuk meningkatkan rata-rata utilisasi pelabuhan kawasan timur Indonesia yang saat ini masih di bawah 50 persen, perbaikan terus dilakukan pemerintah dengan meningkatkan infrastruktur pelabuhan yang bersumber dari optimalisasi volume traffic atau subsidi bagi pelabuhan yang minim traffic di Kawasan Timur.
Selain itu juga didorong inisiatif kebijakan berupa peningkatan logistik berbasis komoditas (commodity-based approach) untuk menciptakan sentra industri baru unggulan di Indonesia Timur serta penggunaan transportasi multimoda dan pengembangan kawasan logistik terintegrasi sebagai hub and spoke untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi biaya logistik.
Baca juga: Pemerintah klaim NLE memperbaiki dwelling time hingga capai 2,52 hari
Baca juga: Menteri BUMN: Pembangunan ekosistem logistik kunci pertumbuhan ekonomi
Baca juga: LNSW optimistis Ekosistem Logistik Nasional B2B dongkrak skor logistik
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
