“Sampai sekarang kan belum jelas asal muasal peluru ini, tapi yang kita tahu yang punya akses senjata api itu kan aparat. Jadi agar tidak terjebak dalam situasi duga-menduga berkepanjangan, lebih baik Pak Kapolda Kalteng langsung turun tangan handle investigasi kasus ini dengan terang benderang karena nama baik institusinya dipertaruhkan,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Untuk itu, dia mengingatkan agar pihak kepolisian tidak terburu-buru dalam mengeluarkan pernyataan, dan sebaliknya melakukan pendalaman terlebih dahulu.
“Karena dari yang sudah-sudah, walaupun persiapan dan instruksi sudah jelas, tapi terkadang masih terdapat oknum aparat yang bertindak di luar kendali saat di lapangan. Untuk itu, saya minta pihak kepolisian tidak gegabah keluarkan pernyataan, selidiki dulu saja secara maksimal,” ujarnya.
Sahroni juga mengingatkan jajaran kepolisian di seluruh daerah agar tetap mengedepankan pendekatan humanis saat meredam aksi massa karena masyarakat Indonesia tetap harus diayomi terlepas dari bagaimanapun situasinya.
“Situasi di lapangan ini kan dinamis, banyak hal-hal bisa terjadi, tapi bagi aparat tidak boleh ada kata ‘lepas kendali’, harus tetap humanis dan bertindak sesuai SOP (standar operasional prosedur),” kata dia.
Sebelumnya, terjadi bentrok antara warga dan aparat yang melakukan pengamanan di kebun kelapa sawit PT HMBP, Desa Bangkal pada tanggal 7 Oktober 2023. Warga Desa Bangkal melakukan aksi menuntut PT HMBP merealisasikan plasma 20 persen untuk warga setempat.
Akibat konflik tersebut, terjadi bentrokan warga dengan pihak aparat keamanan yang mengakibatkan seorang warga tewas tertembak dan dua warga luka berat. Korban yang terluka saat ini dirawat di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin guna penanganan intensif.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2023
