Menko PMK berkunjung ke BiBB Jerman untuk penguatan lembaga vokasi

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berkunjung ke Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) di Bonn, Jerman, dalam rangka penguatan Lembaga Koordinasi Vokasi.

"Saya kira bagus ini kalau kita adopsi untuk Indonesia mengingat kita sedang mengalami bonus demografi," ujar Muhadjir dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

BIBB didirikan pada tahun 1970 berdasarkan Undang-Undang Pelatihan Kejuruan (Berufsbildungsgesetz, BBiG) dan merupakan satu satunya lembaga di tingkat pusat yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di Jerman.

BIBB merupakan lembaga pemerintah pusat untuk kebijakan, penelitian, dan praktik di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi. BIBB memiliki dana operasional sebesar €294 juta (sekitar Rp4,7 triliun) per tahun yang didanai langsung dari anggaran pemerintah pusat. Sejak tahun 1999, BIBB memiliki kantor pusat di kota Bonn.

Muhadjir mengaku sangat terkesan dengan tugas dan peranan BiBB yang menjadi pilar penanggung jawab keberhasilan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi di Jerman.

Menurutnya, vokasi betul-betul menjadi faktor strategis yang menjadikan Jerman sebagai negara maju. Oleh karena itu, apa yang dilakukan BiBB patut menjadi percontohan dan bisa diadopsi di Indonesia untuk penerapan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Bonus demografi di Indonesia, kata dia, harus ditangani dengan cepat melalui revitalisasi vokasi. Indonesia tentu memiliki kekhasan terkait dengan vokasi, termasuk mendorong jiwa kewirausahaan di generasi muda kita.

"Untuk itu, idealnya Indonesia juga memiliki institusi vokasi yang kuat untuk menyatukan seluruh stakeholders terkait. Saat ini, sesuai Perpres 68/2022 pemerintah telah membentuk tim koordinasi Nasional Vokasi (TKNV), yang juga telah diikuti pembentukan tim koordinasi vokasi di tingkat daerah," ujar Muhadjir.

Sementara itu, Vice President BiBB Hubert Ertl menyampaikan bahwa kunci keberhasilan program pendidikan dan pelatihan vokasi di Jerman adalah adanya dual system.

Dual system yang dimaksud yakni adanya Undang-Undang Pemagangan (Berufsbildungsgesetz, BBiG) yang konsisten dan tersosialisasi kepada semua pemangku kepentingan serta adanya Lembaga Vokasi ditingkat Nasional (BiBB) yang menjalankan dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Pemagangan tersebut.

Hubert Ertl menjelaskan bahwa terdapat tiga lokasi utama dalam pemagangan dual-system yaitu sekolah kejuruan, perusahaan, dan Inter-company vocational training centre (ÜBS).

Pemagangan merupakan jembatan antara pelajar sebelum mereka memasuki dunia kerja. Oleh karena itulah, angka pengangguran usia muda (15-24 tahun) di Jerman tergolong sangat rendah (di bawah 7 persen).

Dalam kunjungan tersebut Menko PMK didampingi oleh Konjen RI-Frankfurt Antonius Yudi Triantoro, Sekretaris Kemenko PMK Andie Megantara, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Warsito.

Baca juga: Menko PMK gelar jajak pendapat dengan penerima LPDP di Jerman

Baca juga: Menko PMK minta PIKI berkontribusi wujudkan Indonesia Maju 2045

Baca juga: Menko PMK tekankan pentingnya pembinaan terkait kasus perundungan