Sorong (ANTARA) - Kepala Kesbangpol Sorong, Hendrikus Momot, menyebutkan Sorong menjadi barometer suksesnya keamanan pemilu 2024 di Provinsi Papua Barat Daya sehingga perlu diperkuat dengan kolaborasi lintas elemen dan instansi guna mewujudkan ketertiban dan keamanan pada pesta demokrasi itu.

“Di Provinsi Papua Barat Daya, jumlah pemilih yang paling banyak ada di Sorong. Kalau Sorong aman berarti Provinsi Papua Barat Daya juga akan aman, kalau Sorong tidak aman berarti Provinsi Papua Barat Daya juga tidak akan aman, jadi kota ini sebagai barometer keamanan pada pemilu 2024," kata dia, di Sorong, Papua Barat Daya, Kamis.

Baca juga: Bupati Pinrang hadiri rakor Operasi Mantap Brata Pengamanan Pemilu

Sorong adalah ibukota Provinsi Papua Barat Daya, provinsi ke-38 Indonesia, hasil pemekaran Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari Sorong (status kota administratif, ibukota provinsi), Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Mamberamo.

Kondisi Ini, kata dia, menjadi pertimbangan di Badan Kesbangpol Sorong, sehingga diperlukan satu upaya untuk membangun komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh elemen lintas tokoh masyarakat, tokoh adat, instansi lain supaya menyiapkan strategi guna mewujudkan predikat itu.

Baca juga: Polda Sumut gelar latihan Pra Operasi Mantap Brata Toba 2023-2024

Atas dasar itu, Kesbangpol Sorong menggelar kegiatan sosialisasi kemitraan masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan partai politik dan tokoh perempuan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga kondisi keamanan dan ketertiban pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah 2024, Kamis.

"Kita kumpulkan semua pihak terkait untuk membahas hal itu guna menyamakan persepsi, satu konsep dan satu arah mewujudkan pesta demokrasi yang aman, damai dan bermartabat. Pertemuan ini tidak hanya hari ini saja, tapi akan berlanjut terus,” kata dia.

Baca juga:  Kapolres Kolaka minta personel aktif dan netral hadapi Pemilu 2024

Berdasarkan UU Nomor 7/2017 tentang kesiapan pemilu, maka tugas Kesbangpol adalah mengkomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan yang ada baik kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan partai politik dan tokoh perempuan untuk keterlibatan mereka secara langsung dalam rangka menghadapi pemilu 2024 mendatang.

“Melalui para tokoh ini, kita ingin agar masyarakat di Sorong bisa tahu tentang setiap tahapan pemilu yang sebenarnya,” bebernya.

Baca juga: Polda Sumut gelar latihan Pra Operasi Mantap Brata Toba 2023-2024

Dengan menghadirkan narasumber dari KPU, Bawaslu, polisi, dan akademisi, kata dia, mereka ingin agar mereka memberikan pencerahan melalui materi-materi yang disampaikan terkait pemilu.

“Sehingga mereka sebagai mitra kita dapat menyampaikan informasi yang mereka peroleh kepada seluruh masyarakat Sorong bahwa pemilu tinggal 125 hari lagi. Masyarakat harus tahu tentang tahapan pemilu misalnya tahapan kampanye, pendaftaran, pengumuman caleg yang masyarakat harus tahu. Sehingga masyarakat tidak bingung ketika saat pemilihan nanti,” ujar dia.

Baca juga: Polda Kalimantan Utara siapkan pengamanan pemilu serentak 2024

Pemerintah Daerah, kata dia, tetap mendukung dan berkomunikasi dengan penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu, supaya proses pemilihan umum di Kota Sorong dapat berjalan dengan baik.

"Dalam waktu dekat Kesbangpol Sorong juga akan membuat penandatanganan komitmen bersama untuk menjaga pemilu yang aman dan damai di Sorong. Kami akan libatkan semua pemangku kepentingan dan mitra kerja, untuk menjaga keamanan. Dari Saoka sampai km 18, harus aman dan terkendali,” kata dia.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2023