Heru sidak Pasar Pondok Bambu Jaktim pantau harga bahan pokok

ada beberapa barang yang harganya malah turun

Jakarta (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Pondok Bambu Jakarta Timur untuk memantau harga bahan pokok mulai dari beras, daging ayam, hingga cabai.

"Hasil pantauan tadi pertama, harga beras naik Rp1.000 per kilogram, harga daging ayam naik Rp1.000-1.500 per ekor, cabai juga naik Rp10.000 per kilogram," kata Heru di Pasar Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat.

Selain itu, Heru juga melihat ada beberapa barang yang harganya malah turun, seperti telur turun Rp2.000 per kilogram sedangkan untuk harga minyak stabil.

Menanggapi kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok, salah satunya beras, Heru menginstruksikan Perumda Pasar Jaya untuk berkoordinasi dengan PT Food Station Tjipinang Jaya untuk memperbanyak suplai beras.

"Beras suplainya harus diperbanyak, nanti Pak Dirut Perumda Pasar Jaya segera berkomunikasi dengan Food Station. Untuk harga lainnya juga akan dikoordinasikan dengan sejumlah pemangku kepentingan agar bisa terkendali," jelas Heru.

Heru turut mengecek stan penyaluran sembako bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Menurut Heru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya untuk membenahi data bagi para penerima KJP Plus.

Heru menegaskan pemegang kartu harus sesuai dengan realitas di lapangan dan tepat sasaran.

"KJP kalau dipakai untuk anak yang memang membutuhkan ya tidak apa-apa. Tadi juga ada yang ambil untuk makanan tambahan anak," ucap Heru.

Saat ini, kata Heru Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta terus membenahi data sesuai dengan realitas di lapangan, baik itu Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sebelumnya, Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan 1,1 juta warga Jakarta yang terdapat di dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masuk ke dalam kategori tidak layak untuk menerima bantuan sosial (bansos).

"Berdasarkan DTKS Februari 2022 tercatat sebanyak 4.497.724 warga, namun kenyataannya sebanyak 1.143.639 warga tidak layak untuk menerima bansos," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 menegaskan bahwa DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial merupakan basis data yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat secara nasional.

Disebutkan bahwa DTKS senantiasa mengalami perbaikan, sehingga penerima bantuan dapat tepat sasaran. Dinas Sosial membantu melakukan verifikasi dan validasi (verivali).

Baca juga: Dinas KPKP DKI promosikan diversifikasi pangan kepada masyarakat
Baca juga: DKI distribusikan paket pangan murah untuk kendalikan harga pangan
Baca juga: Legislator desak Pemprov DKI stabilkan harga pangan di Jakarta