Pemulihan ekonomi pascabencana perlu pemberdayaan masyarakat 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan pemulihan kehidupan ekonomi pascabencana memerlukan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang menempatkan warga terdampak bencana sebagai pelaku aktif dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam BNPB Eny Supartini di Jakarta, Sabtu, mengatakan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat itu mempersiapkan penyintas secara bertahap kembali siap dan bersemangat untuk bekerja seperti sebelum bencana.

“Kita memperbaiki infrastruktur, sistem, tapi jangan lupa, isu yang tidak kalah penting itu bagaimana penghidupan penyintas pascabencana, termasuk dalam mata pencahariannya tetap excited (bersemangat) sehingga tidak bergantung seterusnya pada dana bantuan,” kata dia.

Ia menerangkan tahapan pemulihan kehidupan ekonomi pascabencana dimulai dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan kajian terkait kerusakan ekonomi yang dialami wilayah terdampak bencana. Berdasarkan kajian tersebut, BPBD dapat memetakan rencana kebutuhan untuk pemulihan sektor ekonomi.

Baca juga: BNPB dampingi warga Gowa dalam pemulihan ekonomi pascabencana

Untuk memastikan rencana kebutuhan tersebut tepat sasaran, pihaknya memasukkan tahapan proses pendampingan dan verifikasi.

Setelah tahapan tersebut, ia menyarankan pemberian pendampingan hingga bimbingan teknis terkait dengan akses ke pasar digital, baik secara berkelompok maupun individu.

Berkenaan dengan pemberian pendampingan, ia menyarankan BPBD fokus pada pendampingan untuk pengembangan UMKM baru atau yang sudah ada sebagai langkah strategis memulihkan perekonomian penyintas bencana.

“Kalau penyintas ditanya butuhnya apa, seringkali yang muncul kebutuhan besar dan tidak dimulai dari hal kecil. Sementara kalau berada di hunian tetap (huntap) yang baru, pemulihan ekonomi sebaiknya dimulai dari hal kecil, misalnya berjualan sembako atau makanan ringan, yang terpenting dapat memenuhi kebutuhan harian dulu,” ujar Eny.

Oleh karena itu, ia mengimbau BPBD mengangkat potensi komoditas lokal dalam pendampingan pengembangan UMKM sehingga dapat memberikan nilai tambah lewat kekhasan dan keunikan produk.