Hal itu disampaikannya menanggapi program makan siang gratis dan bantuan gizi yang digagas Prabowo Subianto jika terpilih sebagai presiden RI periode 2024-2029.
"Secara manfaat akan sangat besar sekali dampaknya. Melibatkan aktif koperasi otomatis akan mendorong pertumbuhan perekonomian terutama masyarakat ekonomi lemah," kata Frans dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Dia menilai program makan siang gratis dan bantuan gizi yang digagas Prabowo juga akan mendongkrak percepatan ekonomi di wilayah pedesaan sehingga akan memberikan efek domino pada ekonomi kerakyatan.
"Para petani dan peternak akan memiliki peluang untuk menjual hasil pertaniannya seperti beras, ikan, telur, sayur dan susu dengan wadah koperasi," tuturnya.
Menurut dia, program itu sangat penting dalam mencegah kekurangan gizi dan stunting anak-anak Indonesia sehingga masa depan generasi muda Indonesia ke depannya menjadi berkualitas.
"Serta otomatis bonus demografi generasi muda akan berdaya saing tinggi sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat jadi kenyataan,” ujarnya.
AMKI, kata dia, meyakini program tersebut masuk akal untuk dieksekusi meski membutuhkan biaya fantastis, yang sedianya dapat dibentuk dengan cara memperketat monitoring dan pengawasan penggunaan anggaran negara.
Dia menyebut hal itu didasarkan pada perhitungan anggaran untuk program makan siang dan susu gratis diperkirakan mencapai Rp266 triliun dalam setahun dari jumlah total 44 juta murid dan jumlah hari sekolah selama 255 hari dalam setahun.
"Lebih lanjut lagi, dengan jumlah balita 30,73 juta orang dan ibu hamil 4,8 juta orang, maka kebutuhan anggaran untuk program ini diperkirakan lebih dari Rp400 triliun dalam setahun," ucapnya.
Adapun Laporan Tahunan Penindakan Korupsi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2022 mencatat jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp42,75 triliun, dengan modus yang paling banyak ialah penyalahgunaan anggaran pemerintah.
“Jangan sampai banyak celah yang membuka peluang penyelewengan anggaran, yang bocor-bocor harus kita tutup, yang maling-maling harus ditangkap malingnya, yang mark-up dan penggelembungan anggaran juga harus disikat,” katanya.
Dia juga mengatakan bahwa pada saat pandemi COVID-19 telah dilakukan refocusing anggaran pemerintah dalam upaya mengatasi dampak pandemi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Kalau kita cermati, total anggaran PEN dari tahun 2020 hingga tahun 2022 mencapai Rp1.645 triliun atau rata-rata per tahun sebesar Rp548,3 triliun. Nah, kemarin sewaktu pandemi saja kita bisa refocusing anggaran, berarti kalau memang Pak Prabowo serius ingin merealisasikan program ini tentu sangat bisa dan sangat masuk akal,” ujarnya.
Untuk itu, Frans menegaskan AMKI mendukung gagasan Prabowo tersebut karena selain mencegah anak-anak Indonesia kekurangan gizi dan stunting, dapat menjadi desakan pula untuk menutup kebocoran uang negara dari celah korupsi agar alokasi anggaran dapat mencukupi kebutuhan pelaksanaan program tersebut.
“Jadi AMKI sangat mendukung program Pak Prabowo ini karena sangat masuk akal untuk direalisasikan dengan strategi refocusing anggaran serta tentunya enforcement pemberantasan korupsi,” kata Frans.
Baca juga: AMKI galang kolaborasi agar koperasi modern dan UMKM naik kelas
Baca juga: Perlu diubah citra koperasi di mata kaum muda
Baca juga: Koperasi didorong masuki industri digital
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
MichelPolii
