Sydney (ANTARA) - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Senin mengatakan mengakui menerima jika ikut disalahkan atas dalam kegagalan pertanyaan referendum mengenai pengakuan terhadap masyarakat adat yang dapat melemahkan otoritasnya.

Lebih dari 60 persen warga Australia memilih "Tidak" dalam referendum penting pada Sabtu yang menanyakan apakah perlu amandemen konstitusi untuk mengakui warga pribumi dan membentuk dewan penasehat yang akan memberi masukan kepada parlemen mengenai permasalahan komunitas.

Albanese mempertaruhkan modal politik yang signifikan pada hasil pemungutan suara yang menyatakan "Ya", dan terus maju meskipun partai oposisi Liberal menentang.

Hanya delapan dari 45 referendum yang berhasil dalam sejarah Australia sebagai sebuah negara, tidak ada yang tanpa dukungan bipartisan.

Albanese menghadapi pemimpin Partai Liberal Peter Dutton dalam dengar pendapat parlemen pada Senin, pertama kalinya sejak referendum digelar.

"Kita tahu referendum itu berat, itulah sebabnya hanya delapan dari 45 yang berhasil," kata Albanese. "Saya pasti akan bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil".

Dutton, yang mendukung referendum kedua yang hanya untuk mengakui warga pribumi di konstitusi, terlihat berubah pikiran pada Senin dan mengatakan bahwa tidak ada yang menginginkan voting kedua "untuk sementara waktu".

Hasil polling Partai Buruh menunjukkan berada di posisi terendah sejak memenangi pemerintahan pada Mei 2022, meski Albanese tetap unggul jejak pendapat sebagai pemimpin yang lebih diinginkan dibanding Dutton.

Hasil referendum dilihat sebagai langkah mundur besar untuk upaya rekonsiliasi dengan komunitas adat dan berisiko merusak citra Australia di mata dunia mengenai cara mereka memperlakukan warga komunitas tersebut.

"Dampak dari voting pada Sabtu akan sangat besar," menurut editorial Sydney Morning Herald pada Senin. "Ini akan menghambat upaya rekonsiliasi, terlepas dari apa yang dikatakan para politisi".

Surat kabar bisnis utama di negara tersebut, Australian Financial Review, menyebut hasil referendum itu "memilukan" bagi komunitas adat yang berjumlah sekitar 3,8 persen dari total populasi dan menderita ratusan tahun pengabaian dan diskriminasi sejak kolonisasi Inggris pada 1788.

Daerah-daerah terpencil yang didominasi oleh masyarakat adat memberikan suara yang sangat mendukung referendum, kata Albanese, berbeda dengan daerah lain di negara tersebut.

Sumber: Reuters
Baca juga: Parlemen Australia akan bersidang setelah kegagalan referendum
Baca juga: Tentang hak pribumi, PM Australia: "Jika tidak sekarang, kapan lagi?"
Baca juga: Senator pribumi Australia pelesetkan sumpah, sebut Ratu penjajah

 

Penerjemah: Arie Novarina
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023