Kami ingin bertanya kepada menteri keuangan kenapa marginnya tujuh persen? PLN minta itu kenapa? Itu kan berpengaruh pada subsidi."
Jakarta (ANTARA News) - Komisi VII DPR RI hanya menyetujui dua hal dalam raker pembahasan asumsi dasar subsidi listrik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2013.

"Hanya dua item yang bisa kami setujui, selanjutnya item-item lain akan kami lanjutkan pembahasannya pada Selasa pekan depan," kata Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana dalam raker dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di DPR, Jakarta, Kamis malam (30/5).

Menurut dia, beberapa anggota Komisi VII DPR masih mempertanyakan alasan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menetapkan besaran keuntungan sebesar tujuh persen.

"Kami ingin bertanya kepada menteri keuangan kenapa marginnya tujuh persen? PLN minta itu kenapa? Itu kan berpengaruh pada subsidi," katanya.

Kedua hal yang merupakan usulan pemerintah telah disetujui Komisi VII yakni pertumbuhan penjualan listrik sebesar 9 persen dengan volume penjualan listrik sebesar 187,7 terra watt hour (TWh).

Yang kedua, biaya pokok penyediaan berupa susut jaringan sebesar 8,5 persen, biaya pokok produksi sebesar Rp224,79 triliun dengan rincian BPP tenaga listrik Rp1.198 per KWh.

Pemerintah menilai bahwa besaran subsidi listrik pada APBN-Perubahan 2013 harus disesuaikan karena melemahnya nilai tukar rupiah.

"Karena melemahnya kurs. Kurs yang di APBN sebesar Rp9.300, sekarang diperkirakan akan Rp9.600, ini berpengaruh besar terhadap subsidi listrik," kata Menteri ESDM Jero Wacik.

Dia mengatakan, jumlah subsidi listrik tahun berjalan pada RAPBN-P 2013 diusulkan sebesar Rp87,24 triliun ditambah dengan kekurangan subsidi listrik tahun-tahun sebelumnya sejumlah Rp12,74 triliun sehingga totalnya sebesar Rp99,98 triliun.

Selain itu, menurut dia, hal lain yang mempengaruhi kenaikan subsidi listrik adalah perubahan patokan harga minyak mentah dunia dari 100 dolar AS per barel menjadi 108 dolar AS per barel yang telah ditetapkan DPR pada raker sebelumnya.

Menurut Jero, pelemahan rupiah dan meningkatnya harga minyak mentah dunia merupakan faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan pemerintah. "Melemahnya rupiah dan ICP lebih disebabkan faktor eksternal di luar kontrol pemerintah," kata Jero.  (A064/E008)

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013