"Pemerintah Indonesia belajar dari Australia yang telah sukses mengembangkan layanan dasar yang berorientasi masyarakat (citizen centric), yakni layanan kesejahteraan sosial (social welfare) selama lebih dari sepuluh tahun melalui strategi digitalisasi," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan perjalanan transformasi digital di Indonesia ini telah ditandai dengan hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tak sampai di situ, di akhir tahun 2022, juga ditetapkan Perpres No. 13/2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.
"Pembangunan SPBE di Indonesia untuk mempermudah akses masyarakat pada layanan dasar," ujarnya.
Baca juga: Menteri PANRB dukung KBRI di Australia lakukan transformasi digital
Baca juga: RI dan Azerbaijan terus perkuat kolaborasi pelayanan publik
Kunjungan kerja Menteri PANRB ke Services Australia membuka kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang operasional Australia Digital Services dan memetakan kemungkinan kerja sama di masa depan. Melalui kunjungan itu, diharapkan dapat memperluas pandangan tentang berbagai inisiatif dan program yang telah berhasil diluncurkan oleh Australia Digital Services, sebagai sumber inspirasi dalam merancang dan mengimplementasikan program-program serupa di Indonesia.
"Penyediaan layanan masyarakat di Australia memiliki strategi serupa, yakni melalui pendekatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan digitalisasi secara intens," katanya menegaskan.
Hal tersebut dilakukan Pemerintah Indonesia, yakni melalui penyediaan layanan SPBE prioritas dengan mengutamakan layanan dasar yang berorientasi masyarakat seperti layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
"Upaya intens Pemerintah Indonesia melalui digitalisasi pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang diharapkan dapat tercapai, serupa dengan kisah sukses yang telah dilakukan oleh pemerintah Australia lewat Australia Digital Services," jelas Anas.
Australia Digital Services adalah sebuah lembaga pemerintah Australia yang bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan pemerintah dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Strategi lembaga ini adalah menyediakan akses yang mudah dan efisien serta inklusif mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah, seperti bantuan keuangan, perawatan kesehatan, pendidikan, pensiun, dan lain-lain.
Anas menjelaskan, Australia melalui MyGov dapat membantu mempermudah masyarakat. Praktik serupa juga tengah dikerjakan Pemerintah Indonesia melalui Portal Nasional Pelayanan Publik termasuk di dalamnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. MPP Digital dapat diakses masyarakat dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
"Saat ini untuk MPP Digital kita melakukan piloting di 21 kabupaten/kota di Indonesia dan juga sudah mulai menggunakan face recognition. Indonesia secara bertahap sudah mulai mengintegrasikan berbagai layanan," ucapnya.
Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
