"Proklamator kita katakan pada kita semua. Bung Hatta mengatakan, Indonesia tidak akan bercahaya kalau hanya di Jakarta. Akan bercahaya kalau 'lilin-lilin' dari desa bercahaya. Maka, mari kita buat 'lilin-lilin' di desa bercahaya," kata Eko dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.
Eko mengemukakan itu saat membuka pelatihan aparatur desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Selasa.
Menurutnya, desa merupakan fundamental untuk kemajuan sebuah bangsa. Jika fundamental tersebut kuat, maka negara akan kuat.
"Begitu juga sebaliknya jika fundamental lemah, maka negara akan lemah," ujarnya.
Baca juga: Kemendagri: Dana desa jadi kail untuk gali potensi kearifan lokal
Baca juga: Kemendagri minta Aceh dan Sumut berkoordinasi sukseskan PON XXI 2024
Ia menyebutkan salah satu cara untuk menghidupkan lilin tersebut adalah dengan melakukan evaluasi tingkat perkembangan desa.
"Apakah swadaya, sudah swakarya, atau sudah swasembada?" tanya Eko.
Selain itu, perlu juga dievaluasi apakah desa-desa tersebut sudah memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebab, PADes merupakan bentuk dari sebuah kemandirian desa.
Sejauh ini, pemerintah pusat telah melakukan transfer dana desa sekitar Rp538,6 triliun dari 2015-2023. Namun, PADes yang dihasilkan sekitar Rp2,6 triliun.
Oleh karena itu, perlu ada sinergi, kolaborasi antara Kemendagri, Kemendes PDTT, Bappenas, Kemenko PMK, dan Kemenkeu. "Butuh komitmen, tanpa komitmen tidak mungkin," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan para Geucik (kepala desa) untuk membuat warisan untuk generasi masa depan di desa-desa. Jabatan yang diemban saat ini haruslah dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membuat kemajuan-kemajuan yang baik, supaya kelak desa tak ditinggalkan generasi mudanya.
Berkurangnya populasi di pedesaan ini bisa dilihat dari data sejak tahun 70-an hingga sekarang. Pada 1970-an, penduduk desa masih sekitar 80 persen, namun saat ini tinggal 40 persen.
"Ini fenomena semua negara maju, banyak usia produktif meninggalkan desa," jelas Eko.
Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa M Lutfi mengungkapkan ada 14.525 orang yang mengikuti pelatihan aparatur desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) pada minggu kelima. Mereka berasal dari 3.632 desa di 33 Provinsi.
"Khusus di Aceh sebanyak 1.024 orang dari 256 Desa, dalam 32 kelas," ungkap Lutfi.
Sementara itu, Asisten II Sekda Provinsi NAD Mawardi mengharapkan pelatihan ini benar-benar dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa. Dengan demikian, desa-desa dapat bangkit dan pembangunan meningkat.
"Aparatur desa akan bisa menjawab tantangan dan kompleksitas. Saat ini tantangan besar dan kompleksitas-nya tinggi," pungkas Mawardi.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
