"Dan apabila ada yang mengarah ke isu SARA maka Babinsa akan memberikan edukasi melalui komunikasi sosial," kata Pangdam saat konferensi pers pengamanan Pemilu 2024 di Markas Polda Papua Barat, Manokwari, Selasa.
Baca juga: Pangdam Tanjungpura resmikan Pos Babinsa di Desa Bika Kapuas Hulu
Ia menjelaskan Pusat Teritorial TNI AD telah memberikan bimbingan teknis guna meningkatkan kapasitas dan kualitas Babinsa.
Hal itu berdampak positif terhadap penguasaan manajemen teritori dan komunikasi sosial saat Babinsa berinteraksi dengan berbagai komponen masyarakat di Papua Barat maupun Papua Barat Daya. "Supaya Babinsa bisa mencegah adanya polarisasi politik identitas. Laporan dari Babinsa masuk setiap hari," tutur dia.
Baca juga: Pangdam Tanjungpura ingatkan Babinsa terkait netralitas jelang Pemilu
Selain itu, kata dia, sinergi kolaborasi Kodam Kasuari dengan Polda Papua Barat terus diperkuat untuk mengoptimalkan pengamanan pelaksanaan Pemilu 2024.
TNI/Polri juga memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh adat, masyarakat, agama, dan tokoh pemuda dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. "Saya dengan kepala Polda sudah berkomitmen mengawal seluruh tahapan pemilu ini," ucap dia.
Baca juga: Kisah Serka Iwan, babinsa pendiri PAUD gratis dan penjaga toleransi
Ketua Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat, Elias Idie, menjelaskan, upaya mitigasi yang dilakukan guna mencegah penyebaran isu SARA yaitu memperluas kerja sama dengan organisasi masyarakat dan keagamaan.
Bawaslu juga telah meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawasan pelanggaran pemilu yang terjadi di tujuh kabupaten yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak. "Kami menilai adanya potensi isu SARA mulai terjadi ketika KPU menetapkan DCT (daftar calon tetap)," ujar dia.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2023
