Semua poin yang dibahas diharapkan dapat mengarah pada pembangunan sektor maritim yang berkelanjutan dan ramah lingkunganJakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kerja sama maritim di kawasan ASEAN dan sejumlah mitra internasional.
"Semua poin yang dibahas diharapkan dapat mengarah pada pembangunan sektor maritim yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Lollan Panjaitan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Hal tersebut disampaikan Lolan yang memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan Kelompok Kerja Transportasi Maritim ASEAN ke-45 atau the 45th ASEAN Maritime Transport Working Group yang diselenggarakan di Ho Chi Minh City, Vietnam.
Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN, serta negara mitra dialog ASEAN, termasuk China, Jepang, dan Republik Korea. Turut serta juga organisasi maritim terkemuka seperti Organisasi Maritim Internasional (IMO), ASEAN Ports Association (APA), Federation of ASEAN Shipowners’ Associations (FASA), World Shipping Council (WSC), Digital Container Shipping Association (DCSA), Partnership for Infrastructure (P4I) Australia, dan ASEAN Secretariat.
Delegasi RI dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan dengan anggota Atase Perhubungan di Kuala Lumpur, Atase Perhubungan di Singapura dan perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP), Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI), Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda serta Indonesia National Shipowners Association (INSA).
Dikatakan Lollan, beberapa hal penting dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama adalah agenda terkait ASEAN Single Shipping Market (ASSM), dimana Brunei Darussalam menyampaikan analisis kinerja jaringan pelabuhan dan efisiensi pelabuhan di ASEAN berdasarkan data yang diserahkan oleh Negara anggota ASEAN.
"Dalam hal ini Indonesia mengusulkan untuk melakukan pendekatan kolaboratif dan kompetitif untuk meningkatkan koordinasi antara pembangunan pelabuhan dan akses jalan raya ke pelabuhan di kawasan ASEAN," ungkap Lollan.
Lollan mengatakan dalam pertemuan tersebut Indonesia juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia tengah dalam proses penyusunan National Port Master Plan.
"Tujuannya untuk meningkatkan peran dan fungsi pelabuhan dalam mendukung pembangunan nasional yang diharapkan untuk dapat diterbitkan pada akhir tahun 2023," lanjutnya.
Sidang juga menyetujui usulan Agence Française de Dévelopement (AFD) yang merupakan badan di bawah Pemerintah Perancis untuk memberikan dukungan teknis penuh untuk Sustainable Ship Waste Management Strategy for ASEAN Project selama 2 tahun pada 2023-2025.
Pada pembahasan Ro-Ro Dumai-Malaka, disampaikan progres pengembangan fasilitas di Pelabuhan Sri Junjungan Dumai dengan penyelesaian studi Detail Engineering Design (DED) serta perbaikan fasilitas serta infrastruktur pelabuhan untuk memastikan pemenuhan terhadap standar pelayanan internasional.
"Indonesia mengusulkan agar Indonesia dan Malaysia dapat membahas lebih lanjut terkait keberlangsungan operasionalisasi rute Ro-Ro ini melalui peningkatan kapasitas kargo yang diangkut," kata Lollan.
Sebelumnya, perwakilan Indonesia dan Malaysia telah melakukan kunjungan ke Pelabuhan Bandar Sri Junjungan, Dumai dan pelabuhan Tanjung Beruas, Malaka untuk meninjau perkembangan dan kesiapan infrastruktur dari masing-masing negara.
"Malaysia mengusulkan untuk mengaktifkan kembali gugus tugas antara kedua negara untuk memecahkan kendala dalam implementasi rute ini, terutama untuk meningkatkan frekuensi dan efisiensi, sehingga pada prinsipnya semua pihak sepakat mengenai pentingnya melihat potensi muatan pada semua rute yang diusulkan," ujar Lollan.
Terkait operasionalisasi rute Ro-Ro Bitung-Davao-General Santos, Indonesia dan Filipina menyampaikan komitmen untuk terus mendukung keberlangsungan rute Ro-Ro Bitung-Davao dan akan mengupayakan dimulainya kembali operasional kapal pada rute tersebut.
Sementara itu, untuk rencana penetapan rute Ro-Ro Belawan-Penang-Phuket, Indonesia menyampaikan usulan untuk membentuk suatu Barter Trade Agreement dan saling pengakuan Non-Convention Vessels Standards dalam kerangka kerja sama bilateral antara Indonesia-Thailand dan Malaysia-Thailand, seperti yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia sebagai langkah awal penetapan rute ini.
Baca juga: INSA ingatkan pemerintah selesaikan isu pelayaran dukung visi 2045
Baca juga: Indonesia komitmen perkuat industri pelayaran pada sidang TC di London
Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2023
