Bali (ANTARA) - Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tepat sasaran tercipta berkat dukungan berbagai pihak, salah satunya adalah badan usaha yang tergabung dalam Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Hal ini menjadi pembahasan dalam Musyawarah Nasional (Munas) X Hiswana Migas di Bali, Selasa (17/10/23) malam. 

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati yang berkesempatan hadir dalam kegiatan ini mengutarakan, BPH Migas wajib memastikan penyaluran BBM bersubsidi dapat dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran dan tepat volume.

"BPH Migas mempunyai tugas untuk menjaga bagaimana BBM bersubsidi dan BBM kompensasi bisa disalurkan dengan tepat sasaran," jelasnya.

Lebih lanjut, Erika mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan peningkatan perbaikan regulasi terkait tata kelola hilir migas. Yang terbaru adalah penerbitan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

"Mulai minggu lalu, kami sudah melakukan sosialisasi. Kita akan lakukan sosialisasi di seluruh Indonesia. Tentu saja, kami mengundang Bapak dan Ibu dari Hiswana Migas untuk menghadiri acara tersebut, karena Bapak dan Ibu yang akan mengimplementasikan di lapangan," ucap Erika.

Di samping itu, dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Hiswana Migas karena telah membantu menyediakan dan mendistribusikan BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Hiswana Migas yang sudah membantu kami dalam penyediaan dan mendistribusikan BBM untuk seluruh masyarakat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok negeri," pungkasnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim. Ia mengajak Hiswana Migas untuk ikut berpartisipasi aktif melakukan pengawasan dalam pendistribusian BBM bersubsidi.

"Bapak dan Ibu sebagai owner lembaga penyalur turut memastikan sistem digitalisasi, pemerikasaan terhadap QR Code oleh operator dan CCTV berjalan dengan baik dan benar. Peralatan ini harus dipergunakan sebagai alat pengawasan distribusi BBM subsidi, baik JBT Solar, maupun JBKP Pertalite," ajaknya.

Halim menambahkan, BPH Migas selalu memberikan ruang komunikasi kepada Hiswana, kendala dan tantangan di lapangan seperti adanya intervensi dari oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan BBM Subsidi dan konsumen pengguna yang dengan sengaja menyalahgunakan BBM subsidi segera laporkan kepada BPH Migas, melalui Helpdesk BPH Migas 0812-3000-0136.

"Sekali lagi, saya sangat mengharapkan Hiswana turut aktif dalam melakukan pengawasan pendistribusian BBM Subsidi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Hiswana Migas Rachmad Muhamadiyah juga mendorong agar pengurus dan anggotanya terus bekerja sama dan menjaga kekompakan dalam menyalurkan BBM.

"Kita harus bergerak maju, inovatif, dan dinamis," tuturnya.

Tampak hadir dalam pertemuan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan dan Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2023