Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryantono menyatakan kesehatan mental merupakan hak azasi manusia dan erat kaitan dengan agenda pembangunan global.

"Kesehatan mental itu adalah hak azasi manusia juga ada hubungannya kesehatan mental dengan agenda pembangunan global," katanya dalam siniar "Destigmatisasi di Komunitas" digelar Kementerian Kesehatan di Jakarta, Senin.

Berdasarkan kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), katanya, terdapat hubungan jelas antara kesehatan mental dan agenda pembangunan global untuk memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, keterkaitan antara kesehatan mental dan pembangunan global tersebut menjadi bagian yang harus betul-betul diimplementasikan dalam berbagai kebijakan, strategi, dan program, sehingga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Jadi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, semuanya berkaitan. Oleh karenanya, pembangunan global juga harus memperhatikan kesehatan mental, kesehatan mental menjadi penting karena memberikan kontribusi terhadap suksesnya pembangunan," kata dia.

Baca juga: Pakar: Kesehatan mental berpengaruh pada kualitas hidup lansia

Pemerintah, kata dia, juga terus memberikan perhatian dengan mendorong pemulihan kesehatan mental dan memenuhi hak-haknya, termasuk dengan memperkuat hubungan berbasis masyarakat dan mengintegrasikan melalui bantuan psikologis sosial.

Dalam skema yang lebih besar, upaya-upaya juga terus dilakukan melalui berbagai program untuk mempercepat proses pemulihan masyarakat yang mengalami persoalan mental dalam satu lingkup yang besar berupa perlindungan sosial.

"Bagaimana negara hadir bersama seluruh komponen masyarakat," ujarnya.

Hal lain yang juga penting, kata Nunung, upaya menghilangkan stigma negatif, ketidakadilan, serta diskriminasi terhadap penyandang gangguan kesehatan mental.

"Kita juga berupaya menyediakan akses lebih besar terhadap pelayanan kesehatan mental dan mengurangi stigma negatif saudara kita yang mengalami gangguan mental untuk mendapatkan pekerjaan," katanya.

Baca juga: Komisi IX dorong pemerintah perbanyak psikolog di Puskesmas
Baca juga: FSGI dorong satuan pendidikan punya sistem kesehatan mental


Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2023