Hal itu ia sampaikan dalam Kuliah Umum bertajuk "Kebijakan Fiskal di Tengah Konstelasi Ketidakpastian Global" yang diselenggarakan di Kampus Universitas Diponegoro, Semarang.
“Salah satu instrumen yang penting adalah APBN, keuangan negara, yang sering disebut sebagai kebijakan fiskal, karena dia adalah salah satu bentuk dari instrumen negara untuk bisa mencapai cita-cita tersebut,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Menkeu mengungkapkan, cita-cita luhur Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 tentu membawa konsekuensi, khususnya dari sisi keuangan negara.
Terlebih, konstelasi global yang dinamis dan menantang juga membutuhkan instrumen yang tangguh agar perekonomian Indonesia bisa dikelola dalam mencapai tujuannya.
Oleh karena itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN hadir melalui tiga fungsi yakni alokasi, distribusi, dan stabilisasi, termasuk sebagai countercyclical.
Ketika ekonomi menderu, jelas Menkeu, maka APBN didinginkan. Sementara ketika ekonomi terlalu turun, maka APBN ditarik ke atas. APBN juga bisa bergerak secara ekspansif, bisa juga secara kontraktif. Semua itu didesain dalam APBN dengan postur APBN.
Bendahara Negara menyinggung berbagai krisis yang pernah terjadi dalam perjalanan sejarah Indonesia, seperti taper tantrum, perang dagang, dan pandemi COVID-19. Meski demikian, ia menyebut situasi Indonesia relatif terjaga, bahkan bisa menciptakan pemerataan pertumbuhan.
“Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya sekedar menjaga stabilitas, kita juga menciptakan pemerataan. Waktu terjadi COVID semuanya mengalami kontraksi, namun kita pulih kembali dan memulihkan dari sisi jumlah orang yang miskin, rata kemiskinan dan juga pengangguran, itu adalah cara untuk mengelola,” ujar Menkeu.
Kuliah umum tersebut dihadiri oleh sivitas akademika dari Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Pada kesempatan tersebut, Menkeu juga meresmikan Pojok Kemenkeu, sebuah ruang edukasi keuangan negara yang ditujukan untuk kalangan akademis sebagai fasilitas referensi, data dan informasi, serta sarana konsultasi akademisi dengan perwakilan dari Kementerian Keuangan.
Baca juga: Pemerintah siapkan paket kebijakan jaga pertumbuhan ekonomi 5 persen
Baca juga: Menkeu pastikan RI melanjutkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
