Saya optimistis mereka terbebas dari vonis mati paling tidak jauh dari hukuman mati,"Garut (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat optimistis dua TKI kakak beradik asal Kalimantan Barat terbebas dari vonis mati di Mahkamah Rayuan, Malaysia.
"Saya optimistis mereka terbebas dari vonis mati paling tidak jauh dari hukuman mati," kata Jumhur menjawab wartawan di Garut, Jabar, Sabtu malam, soal dua TKI asal Kalbar yang terancam vonis mati di Malaysia.
Dua TKI kakak beradik asal Siantan Tengah, Pontianak, Kalbar, yaitu Frans Hiu (22) dan Dharry Frully Hiu (20) divonis mati di Pengadilan Banding Mahkamah Shah Alam, Selangor, Malaysia pada 18 Oktober 2012 oleh hakim tunggal Nur Cahaya Rashad.
Kepala BNP2TKI menceritakan Frans menangkap seorang pencuri warga Malaysia Kharti Raja sewaktu beraksi di mess perusahaan pada 3 Desember 2010 di Jalan 4 Nomor 34, Taman Seri Sungai Pelek, Sepang, Selangor, Malaysia.
Frans sempat menggelandangnya ke lantai bawah namun tiba-tiba Kharti mengalami pingsan serta meninggal di lokasi tersebut.
Tak lama setelah meninggal, aparat kepolian Malaysia tiba dan mendapatkan jenis narkoba dari saku celana pencuri. Polisi selanjutnya melakukan visum atas kematiannya dengan menyimpulkan Kharti Raja meninggal akibat "overdosis".
"Sebab, berdasarkan kronologi peristiwa, baik Frans maupun adiknya, tidak terindikasi melakukan pembunuhan," kata Jumhur.
Sekitar Juni-Juli 2012, pengadilan Majelis Rendah Selangor menyidangkan Frans, Dharry, serta seorang temannya berwarga Malaysia. Ketiganya dinyatakan bebas alias tidak bersalah oleh keputusan hakim Majelis Rendah Selangor.
Akibat putusan itu, pihak keluarga Kharti mengajukan banding ke Mahkamah Tinggi.
Anehnya, hanya Frans dan Dharry yang dijadikan perkara tuntutan, sementara kawannya dari Malaysia tak diikutkan dalam proses banding.
Putusan banding pun menghukum Frans dan Dharry dengan vonis mati.
Ia mengaku, kasus Frans dan Dharry kini dalam penanganan KBRI Kuala Lumpur berikut tim pengacara untuk melanjutkan ke tingkat Mahkamah Rayuan.
"Persidangannya masih menunggu waktu dan akan diupayakan keduanya memperoleh kebebasan," kata Jumhur.
Jumhur yang ditemui pada acara sosialisasi BNP2TKI menegaskan bahwa pemerintah sejak awal memonitor dan mendampingi kedua TKI tersebut,
Ia menegaskan Mahkamah Rayuan di Malaysia atau setingkat dengan Mahkamah Agung di Indonesia, pasti dapat memutuskan kasus sebagaimana kenyataan yang terjadi.
(B009/M026)
Pewarta: Budi Setiawanto
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
