Orang-orang seperti ini sudah harus dihilangkan dari JakartaJakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Pusat mengungkap modus praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di sejumlah lokasi sementara (loksem) pedagang UMKM.
Walikota Jakarta Pusat Dhany Sukma mencontohkan pedagang di salah satu loksem terpaksa menaikkan harga barangnya karena adanya pungli dari salah satu oknum.
"Jika harga kopi Rp3.000 dinaikkan Rp1.000 menjadi Rp4.000 nanti kelebihan Rp1.000 itu harus disetor ke salah seorang di loksem tersebut," kata Dhany dalam kegiatan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Rabu.
Dhany menjelaskan praktik pungli lainnya dilakukan dengan kepemilikan kios loksem oleh satu orang.
Menurut Dhany, seseorang bisa memiliki lebih dari satu kios. Bahkan, oknum tersebut tidak berada di Jakarta dan bukan pedagang atau pelaku UMKM.
"Orang yang punya kios loksem tersebut tidak ada di Jakarta, dia hanya menerima uang setoran dari penyewaan kios. Orang-orang seperti ini sudah harus dihilangkan dari Jakarta," katanya.
Adapun Pemerintah Kota Jakarta Pusat bersama Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan sosialisasi bertema "Mewujudkan Kawasan Lokasi Sementara (Loksem) yang Bebas dari Pungutan Liar" dengan mengundang 200 peserta terdiri dari RT, RW, LMK, dan para pedagang binaan Jakarta Entrepreneur (JakPreneur).
Sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah meluasnya pungutan liar sehingga membawa dampak negatif bagi warga khususnya di lokasi sementara (loksem) binaan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Sudin PPKUKM) Jakarta Pusat.
"Ada 70 ribu binaan yang perlu diberikan akses usaha dan dibina. Sehingga fokus terhadap loksem perlu dilakukan," kata Dhany.
Setelah sosialisasi, Pemkot Jakarta Pusat bersama Tim Saber Pungli akan melakukan upaya penegakan hukum dengan melakukan sidak di sejumlah kawasan loksem.
Sementara itu, Inspektur Pembantu Kota (Irbanko) Jakarta Pusat Nirwan Nawawi menambahkan kegiatan ini bertujuan menuntaskan pungli sesuai atensi Presiden RI Joko Widodo.
Ia berharap adanya partisipasi aktif dari semua pihak yang berkepentingan dalam sosialisasi ini.
"Semua keluhan dan solusi kita bahas pada sosialisasi kali ini. Termasuk cara melaporkan dan pengumpulan alat bukti pada saat terjadi pungli," kata Nirwan.
Baca juga: Heru panggil Dinas KPKP terkait pungli subsidi pangan murah di Jakut
Baca juga: DPRD desak DKI tindak pelaku pungli pangan murah di Jakarta Utara
Baca juga: Kememkumham DKI ingatkan pegawai tak tergoda pungli terkait Ruko Pluit
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023
