"Kami menyosialisasikan hal itu langsung ke lapangan," ujar Kepala Diskop UKM Perindag Medan Benny Nasution kepada ANTARA di Medan, Rabu.
Untuk melakukan penyadaran itu, Benny menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
Menurut dia, terkait pajak untuk UMKM, Pemerintah Kota Medan selalu mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Pemerintah Indonesia memang terus mendorong penerimaan pajak dari UMKM yang sejatinya berjumlah tidak besar.
Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan omzet di bawah Rp500 juta tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) per tahun.
Sementara bagi UMKM yang omzetnya berkisar Rp500 juta-Rp 4,8 miliar per tahun, wajib melunasi PPh final sebesar 0,5 persen.
Pemerintah pun mengimbau pelaku usaha UMKM untuk melegalkan usaha dengan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB dinilai dapat memudahkan perizinan-perizinan dan berpotensi mendongkrak penjualan.
Pada sejumlah aplikasi lokapasar atau "e-commerce", syarat untuk mendapatkan label toko resmi adalah dengan memiliki NIB.
NIB kini menjadi perizinan tunggal atau satu-satunya legalitas usaha di Indonesia. Para pelaku UMKM tidak lagi perlu untuk mendaftar legalitas seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) serta surat perizinan lain seperti sebelumnya.
Baca juga: Otoritas pajak sebut sadar pajak perlu ditanamkan sejak di pendidikan
Baca juga: Stafsus Menkeu: Masyarakat semakin sadar besarnya kontribusi pajak
Baca juga: Sri Mulyani ajak generasi muda paham dan sadar pajak
Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
