HUT Ke-24, Menteri Trenggono Ingin Hadirkan Regulasi Berkualitas

Jakarta (ANTARA)- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya regulasi yang berkualitas untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Regulasi berkualitas mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong tumbuhnya industri perikanan di Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyerahkan nasi tumpeng potongan pertama kepada seorang pegawai KKP yang telah mengabdi selama 24 tahun, pada acara peringatan HUT ke-24 KKP di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2023). Menteri Trenggono mengajak seluruh pegawai menghadirkan regulasi berkualitas untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.

“Tugas kita menyiapkan satu regulasi dengan memahami betul apa yang terjadi di lapangan, di masyarakat sana. Lalu akibat dari regulasi yang kita siapkan tumbuh ekonominya. Itu ukurannya,” beber Menteri Trenggono saat memberi arahan kepada para pegawai di acara peringatan HUT ke-24 KKP di Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Menurutnya, peluang ekonomi di sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan lantaran terkendala regulasi. Sebagai contoh, belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan perikanan di laut dalam padahal potensinya sangat besar.

Selain itu, sambungnya, potensi investasi pada komoditas perikanan laut alam pun cukup tinggi. Ikan laut dalam banyak digunakan untuk kebutuhan industri farmasi.

Kebutuhan regulasi berkualitas juga sangat penting untuk mendukung pelaksanaan lima program ekonomi biru yang menjadi peta jalan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan hingga 25 tahun ke depan.

Kelima program tersebut yakni perluasan kawasan konservasi laut, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan budiaya berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan sampah di laut.

Untuk itu, dia mengajak seluruh jajarannya di KKP serius dalam membuat regulasi di bidang kelautan dan perikanan. Regulasi berkualitas harus bisa menjawab kebutuhan semua aspek, mulai dari industri, masyarakat pesisir hingga keberlanjutan ekologi.

“Mari kita lebih bisa instrospeksi diri, saya juga demikian. Masih banyak pekerjaan rumah kita dan pekerjaan-pekerjaan besar yang sekarang ini sedang dalam proses. Ke depan KKP harus menjadi kementerian yang mampu mengangkat harkat dan martabat nelayan menjadi lebih sejahtera,” pungkasnya.