Saya jelaskan ya. Selama itu sertifikat tanah adat, tidak ada pajak. Tidak ada pajak. Selama sertifikat tanah adat itu diberikan secara komunal, tidak bisa dijual. Jadi apa yg dikhawatirkan oleh masyarakat, itu tidak terjadiBanten (ANTARA) -
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan akan menerbitkan sertifikat tanah ulayat suku Baduy pada awal 2024.
"Segera, awal 2024 saya datang ke sini juga menyerahkan sertifikat tanah ulayat masyarakat hukum adat Baduy," katanya dalam penyerahan sertifikat redistribusi tanah dan syukuran penyelesaian konflik agraria dan pengakuan hak milik bersama atas tanah petani di Desa Gunung Anten, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, Jumat.
Hadi mengungkapkan sertifikat tanah ulayat masyarakat hukum adat Suku Baduy menjadi salah satu sorotan utamanya saat pertama kali ditunjuk sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pada 2022.
Hadi menambahkan, jika tanah adat yang sudah disertifikatkan terlibat kontrak Hak Guna Usaha (HGU) dengan investor, masyarakat adat berhak atas lahan tersebut setelah kontrak dengan investornya berakhir.
Adapun jika belum disertifikatkan, maka setelah HGU berakhir, status tanah akan kembali ke tangan negara sebagaimana aturan dalam undang-undang.
"Mudah-mudahan sebelum akhir 2023 atau awal 2024 perdanya sudah selesai sehingga kita bisa segera keluarkan sertifikat tanah ulayat masyarakat hukum adat," katanya.
Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan sekitar 5.100 hektare tanah menjadi hak ulayat masyarakat adat Suku Baduy, namun nyatanya kerap ada konflik tanah dengan masyarakat sekitar.
"Semoga wilayah masyarakat Baduy ini bisa masuk program redistribusi sertifikat komunal," katanya.
Baca juga: Menteri ATR deklarasikan Metro Lampung kota lengkap pertama Sumatera
Baca juga: Menteri ATR ungkap pencapaian PTSL 80 persen dari target
Baca juga: Kementerian ATR/BPN serahkan lima sertifikat usaha bagi lima OAP
Baca juga: Menteri ATR deklarasikan Metro Lampung kota lengkap pertama Sumatera
Baca juga: Menteri ATR ungkap pencapaian PTSL 80 persen dari target
Baca juga: Kementerian ATR/BPN serahkan lima sertifikat usaha bagi lima OAP
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2023