Sebuah unggahan video di Facebook berdurasi delapan menit menarasikan bahwa KPU menolak pendaftaran Gibran karena dinyatakan cacat hukum.
Dalam video tersebut, narator juga menyebutkan pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut putusan MK tentang syarat capres-cawapres tidak bisa dijadikan landasan hukum Gibran Rakabuming Raka dalam mendaftar Pilpres 2024.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“NEWS HARI INI ~ DINYATAKAN C4CAT HUKUM KPU TOL4K PENDAFTAN CAWAPRES GIBRAN-- - POLITIK TERBARU”
Namun, benarkah KPU menolak pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai bakal cawapres?
Berdasarkan penelusuran, dalam video tersebut, narator hanya membacakan narasi dari laman CNN yang berjudul “Denny Indrayana: Putusan MK Tak Bisa Jadi Dasar Gibran Daftar Pilpres”. Dalam artikel tersebut, Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat capres-cawapres tidak bisa dijadikan landasan hukum Gibran Rakabuming Raka dalam mendaftar Pilpres 2024.
Denny beralasan ada konflik kepentingan Ketua MK Anwar Usman dalam putusan itu. Download Apps CNN Indonesia sekarangn Anwar dengan Gibran-bakal cawapres yang bisa mendaftar karena putusan baru MK.
Selain itu, KPU telah menerima berkas pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacapres dan bacawapres, Rabu (25/10), videonya bisa dilihat di laman ANTARA.
Dengan demikian, klaim KPU tolak pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai Cawapres pada 25 Oktober merupakan hoaks.
Klaim: KPU tolak pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober
Rating: Hoaks
Cek fakta: Hoaks! Gibran mengundurkan diri dari PDIP dan bergabung dengan Prabowo pada 14 Oktober
Cek fakta: Hoaks! Foto Jokowi temui Anies dan tawarkan Gibran jadi bakal cawapres
Baca juga: PDIP tunggu etika politik Gibran kembalikan Kartu Tanda Anggota
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2023
