Dhaka (ANTARA) - Dua orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam bentrokan di Bangladesh pada Selasa antara pengunjuk rasa antipemerintah dan polisi pada hari pertama protes tiga hari guna menuntut Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri.

Pihak oposisi utama, Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), menyerukan blokade jalan selama tiga hari sebagai balasan atas bentrokan antara pendukung partai itu dan polisi pada Minggu (29/10) yang menewaskan seorang polisi dan melukai lebih dari 100 orang.

Partai itu meminta Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri agar pemilu yang dijadwalkan Januari nanti dapat diselenggarakan di bawah pemerintahan sementara yang netral. Pemerintahan Hasina menolak permintaan tersebut.

Seorang pejabat kepolisian di distrik Kishoreganj, tempat bentrokan terjadi, mengungkapkan  dua pengunjuk rasa tewas dan puluhan orang, termasuk 15 polisi, terluka.

"Bentrokan terjadi ketika mereka menyerang kami," kata petugas polisi, yang menolak disebutkan namanya, seraya menambahkan tidak jelas bagaimana keduanya bisa terbunuh.

Baca juga: Bangladesh punya terowongan bawah air, pertama di Asia Selatan

“Kami harus menembakkan peluru karet untuk mengendalikan situasi,” lanjutnya.

Seorang pemimpin BNP mengecam polisi dan menuduh mereka bertindak atas perintah pemerintah.

"Pembunuhan brutal yang dilakukan polisi ini adalah tindakan pengecut. Syekh Hasina telah memberikan izin kepada polisi untuk membunuh tanpa pandang bulu guna menghentikan gerakan pemulihan demokrasi," kata Sekretaris Jenderal Gabungan Senior BNP Ruhul Kabir Rizvi.

Hasina berkuasa sejak 2009 dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat selama bertahun-tahun, tetapi dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, memberangus kebebasan berpendapat dan menekan perbedaan pendapat dengan memenjarakan para pengeritik.

Pemerintah membantah tuduhan tersebut tetapi mendapat tekanan dari negara-negara Barat agar menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil. Amerika Serikat mengatakan akan membatasi visa bagi warga Bangladesh yang merusak proses demokrasi.

Tuduhan kecurangan pemilu dan penindasan terhadap pihak oposisi, yang sudah dibantah pemerintah, menodai pemilu 2014 dan 2018.

Baca juga: Sebanyak 15 orang tewas dalam tabrakan kereta di Bangladesh

Sumber: Reuters

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023