Meskipun sering mendapat kritik tajam, pers dan Forum Pemred tidak akan merespons secara berlebihan. Pers sudah biasa mengkritik, jadi juga harus dikritik,"
Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Ketua Forum Pemimpin Redaksi se-Indonesia Wahyu Muryadi mengakui masih banyak kritik dan pandangan negatif terhadap pers dan media massa, khususnya mengenai profesionalisme dan independensi.

"Meskipun sering mendapat kritik tajam, pers dan Forum Pemred tidak akan merespons secara berlebihan. Pers sudah biasa mengkritik, jadi juga harus dikritik," kata Wahyu Muryadi dalam sambutan penutupan Pertemuan Puncak Pemimpin Redaksi se-Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat.

Wahyu mengatakan Forum Pemred dibentuk untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme pers melalui Uji Kompetensi Wartawan yang diadakan Dewan Pers melalui organisasi dan lembaga-lembaga yang ditunjuk.

Selain itu, sesuai dengan khitah pendirian forum tersebut, Wahyu menyatakan Forum Pemred harus steril dari kepentingan dan intervensi siapa pun, termasuk kepentingan bisnis pemilik modal.

"Karena itu, dalam pertemuan ini kami mengundang para taipan media untuk berdialog dan menggali bagaimana semangat para pemodal terhadap media miliknya," tuturnya.

Wahyu mengatakan pertemuan tersebut merupakan yang pertama dalam sejarah jurnalisme Indonesia ketika 200-an pemimpin redaksi media se-Indonesia berkumpul atas inisiatifnya sendiri.

"Pertemuan ini terlaksana karena adanya keinginan luhur dan kesadaran untuk Indonesia yang lebih baik. Karena itu, kami mengambil tema pertemuan ini, mewujudkan Indonesia perkasa," katanya.

Selain itu, Wahyu juga mengatakan telah terjadi kehebohan di kalangan pemimpin redaksi, bahkan sempat menjadi topik hangat di media sosial, karena di pertemuan tersebut terdapat bingkisan yang berisi kondom.

Kondom bermerk "Meoong" itu merupakan produk lokal yang diproduksi anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia, badan usaha milik negara (BUMN) yang dipimpin Ismet Hasan Putro.

"Pemberian kondom itu merupakan sindiran dari Ismet karena dari lima juta kondom yang digunakan di Indonesia selama setahun, 79 persen adalah produk impor. Indonesia sebagai penghasil lateks terbesar, ternyata produk kondomnya hanya beredar melalui BKKBN," tuturnya.

Kehebohan lain yang sempat terjadi adalah adanya beberapa pihak yang berusaha mendompleng atau mengatasnamakan Forum Pemred untuk meminta dana kepada pemerintah daerah.

"Kami tegaskan, Forum Pemred akan menolak dari APBN, APBD, pemilu, pilkada, pilpres dan dana-dana haram lainnya," ujarnya.

(D018/M026)

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013