"Kalau sudah pasti itu hoaks maka kami akan minta platform untuk menurunkan kontennya," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Usman Kansong, di Jakarta, Selasa.
Usman menambahkan pemerintah kemudian akan mengidentifikasi akun penyebar konten tersebut. Jika akun itu diidentifikasi memang suka dan dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian maka pemerintah akan meminta platform media sosial untuk memblokir akun dimaksud.
Dia menambahkan kebijakan tersebut juga berlaku bagi para buzzer dan influencer yang kerap menyebar berita bohong. Menurutnya, ajakan boikot produk tertentu memang kerap muncul saat konflik di Palestina-Israel sedang memanas. Ajakan boikot akan mereda saat eskalasi konflik menurun.
Namun ditengah kondisi tersebut ada beberapa pihak yang dengan sengaja menyebar hoaks bahwa produk tertentu terafiliasi dengan Israel. Padahal, produk dimaksud merupakan hasil produksi anak bangsa. Ajakan boikot tersebut disertai dengan saran untuk membeli produk lain yang merupakan kompetitor.
Usman mengatakan, pemerintah saat ini memiliki tiga mekanisme pemantauan. Pertama, dengan menggunakan kecerdasan buatan yang disebut automatic identification system (AIS) untuk mencari informasi bohong yang ada di media sosial atau dunia maya lain secara otomatis.
Kedua, patroli siber menggunakan sumber daya manusia yang bekerja secara tim dan dibagi dalam tiga shift secara bergantian selama 24 jam memantau media sosial. Ketiga, adalah laporan masyarakat.
"Jadi dengan tiga mekanisme itu kami akan identifikasi dan pelajari, kalau memang fix hoaks atau ujaran kebencian kami maka kami akan minta platform untuk menurunkannya,” imbuh dia.
Seperti diketahui, Israel saat ini tengah melakukan serangan ke Palestina. Akibatnya, popularitas gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) semakin meningkat di beberapa negara.
BDS kerap digaungkan setiap ada konflik politik di Timur Tengah terhadap produk-produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel. Namun, sebagian publik kurang mendapatkan informasi bahwa boikot dilakukan terhadap produk yang tidak terkait terhadap konflik politik.
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim). KH Marzuki Mustamar, mengatakan NU tidak pernah melarang boikot produk tertentu. Dia berpendapat bahwa sedikit banyak, pada akhirnya masyarakat Indonesia masih membutuhkan produk-produk asing.
Cek fakta: Benarkah Menteri Pendidikan di Gaza akhiri tahun ajaran 2023-2024 karena semua siswa terbunuh?
Cek fakta: Hoaks! Pengibaran bendera hitam di Iran pertanda balas dendam
Baca juga: Kemenperin: Ajakan boikot produk Israel momen perkuat industri lokal
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2023
