Dari sisi konten, pemerintah Vietnam juga mendapati adanya bahaya terhadap anak-anak. TikTok juga dinilai tidak efektif dalam melakukan penyaringan konten khususnya yang menyalahi aturan di negara tersebut.
Peneliti Curtin University's School of Medua, Creative Arts and Social Inquiry di Australia Dr Jin Lee mengatakan ada kemungkinan bahwa TikTok mungkin akan patuh pada beberapa isu yang menjadi perhatian tiap negara.
"Hanya untuk memastikan tetap visible dan terus menjalankan bisnis di negara tersebut," tuturnya kepada The Straits Times dikutip Kamis (2/11).
Baca juga: Tiktok sebut tuduhan pemblokiran konten pro-Palestina "tidak berdasar"
Ketika The Straits Times meminta tanggapan pihak TikTok mengenai sensor dan bagaimana TikTok bekerja dengan pemerintah, platform berbagi video pendek tersebut tidak spesifik menjawab isu itu
"Kami menghargai aturan hukum setempat dan akan bekerja sama dengan pemerintah dan kementerian terkait," jawabnya.
Sedangkan di Filipina, Tiktok berpotensi menjadi aplikasi terlarang jika terbukti melakukan kegiatan mata-mata dan serangan siber.
Filipina kemudian membentuk Gugus Tugas untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya penyalahgunaan data hingga mata-mata.
Baca juga: Sidang gugatan larangan aplikasi TikTok digelar di Montana
Penasihat Keamanan Nasional Filipina Eduardo Año mengatakan kemungkinan blokir total terhadap Tiktok.
Hal tersebut dilakukan, jika memang platform media sosial tersebut terbukti digunakan Tiongkok untuk kegiatan spionase dan serangan siber.
"Ada kemungkinan mereka mengumpulkan data pribadi dari pengguna," ucap Eduardo kepada Manila Standard.
Ano mengatakan pihaknya tidak akan segan-segan mengeluarkan rekomendasi untuk memblokir Tiktok secara menyeluruh jika hal itu terbukti.
Baca juga: Utah gugat TikTok karena buat anak-anak kecanduan aplikasinya
Penerjemah: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2023
