Pembiayaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs adalah platform yang dikelola oleh Bappenas untuk mengembangkan pendanaan proyek-proyek SDGs melalui berbagai skema seperti KPBU, pembiayaan campuran, pembiayaan ekuitas, dan lain-lainJakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia terus berupaya menciptakan ekosistem yang mendorong investasi untuk membiayai transisi menuju ekonomi hijau, kata Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.
“Pembiayaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs adalah platform yang dikelola oleh Bappenas untuk mengembangkan pendanaan proyek-proyek SDGs melalui berbagai skema seperti KPBU, pembiayaan campuran, pembiayaan ekuitas, dan lain-lain,” kata Vivi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Hal itu disampaikan dalam ESG (Environmental Social Governance) SYMPOSIUM 2023 yang merupakan lanjutan rangkaian Sustainable Development Symposium yang sebelumnya pernah dilaksanakan.
Vivi menambahkan, konsep ESG menjadi paradigma baru dalam penciptaan nilai dalam bisnis. Konsep ini dapat menawarkan pendekatan yang luas untuk mitigasi risiko dan penciptaan nilai.
"Berkembangnya peraturan dan standar yang mendorong adopsi ESG di sepanjang rantai nilai, mendorong kesadaran investor," katanya.
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanti menyampaikan, saat ini dunia tengah menghadapi triple planet challenges, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan.
Untuk itu, konsep ESG menjadi gamechanger yang dapat membantu menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, sehat, dan seimbang, serta memberikan insentif bagi perusahaan dan industri untuk lebih bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan mereka.
“Kolaborasi dan kerja sama merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Komitmen Indonesia, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan merupakan modal dasar yang harus dibarengi dengan kerja keras dan kerja cerdas dalam melaksanakan aksi-aksi nyata mitigasi perubahan iklim di semua sektor.” kata Laksmi.
President & CEO SCG, Roongrote Rangsiyopash, mengatakan, kawasan Asia Tenggara rentan terdampak krisis global karena tingginya populasi dan pesatnya kegiatan ekonomi.
Di Indonesia sendiri, isu nasional yang terjadi hari ini meliputi krisis polusi udara, kenaikan permukaan air laut, pengelolaan limbah, dan kesenjangan ekonomi.
Menurut dia, di tengah persoalan nyata, serta lanskap industri yang berkembang pesat, keberlanjutan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kewajiban dan dunia usaha berperan penting dalam membentuk masa depan.
"Sesuai peningkatan target Kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC), Indonesia memiliki pekerjaan rumah untuk mencapai nol emisi karbon pada 2060,” kata Roongrote.
Baca juga: KLHK sebut keanekaragaman hayati jadi modal pembangunan ekonomi hijau
Baca juga: Indonesia undang Eropa berinvestasi di sektor ekonomi hijau
Baca juga: RI-Inggris perkuat kemitraan pertumbuhan rendah karbon, ekonomi hijau
Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2023
