BI memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada sektor-sektor prioritasJakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial guna mendorong pertumbuhan kredit perbankan.
"BI memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada sektor-sektor prioritas," kata Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat.
Adapun sektor yang dimaksud mencakup hilirisasi (minerba, pertanian, perkebunan, dan perikanan), perumahan (termasuk perumahan rakyat), pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM, KUR Mikro dan hijau bagi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2023.
Lebih lanjut, Perry menjelaskan kebijakan makroprudensial longgar diperkuat lebih lanjut dengan beberapa langkah.
Pertama, mempertahankan rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0 persen, dan rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94 persen.
Kedua, melanjutkan pelonggaran rasio antara nilai kredit/pembiayaan (LTV/FTV) properti menjadi paling tinggi 100 persen untuk semua jenis properti termasuk rumah tapak, rumah susun, dan ruko, rukan bagi bank yang memenuhi kriteria kredit/pembiayaan bermasalah (NPL/NPF) tertentu, berlaku efektif mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2024.
"Ketiga, melanjutkan pelonggaran ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit 0 persen untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, berlaku efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024," jelas Perry.
Langkah keempat, melonggarkan likuiditas dengan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 100 basis poin (bps) dari 6 persen menjadi 5 persen untuk Bank Umum Konvensional, dengan fleksibilitas repo sebesar 5 persen dan rasio PLM syariah sebesar 100 bps dari 4,5 persen menjadi 3,5 persen untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5 persen.
"Penurunan ini juga ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan dan mendorong pendalaman pasar keuangan, berlaku mulai 1 Desember 2023," tutur Perry.
Kelima, memperkuat pendalaman kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan fokus pada suku bunga kredit per sektor ekonomi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar melaporkan penyaluran kredit perbankan di Tanah Air tumbuh sebesar 8,96 persen (yoy) per September 2023 sehingga total kredit yang tersalurkan menjadi Rp6.837 triliun.
"Pertumbuhan kredit mencerminkan fungsi intermediasi perbankan berjalan baik dalam menopang perekonomian," ungkap Mahendra.
Ia menjelaskan, pertumbuhan tertinggi yang menjadi penopang pertumbuhan kredit secara keseluruhan yaitu pada kredit investasi sebesar 11,19 persen.
Mahendra mengatakan likuiditas industri perbankan dalam tingkat memadai dengan resiko kredit yang terjaga.
Baca juga: BI perkuat bauran kebijakan guna jaga stabilitas ekonomi RI
Baca juga: KSSK nilai inflasi 2,56 persen masih terkendali dalam kisaran sasaran
Baca juga: BI dan otoritas moneter Singapura perpanjang kerja sama keuangan
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
