“Jumlah akuntan publik kita masih kurang dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Di Indonesia, rasio akuntan publik kita masih 1:121.000. Sementara di Malaysia sudah 1:20.000 dan Singapura 1:5000,” ujar Antonius pada pengukuhan guru besar dirinya di Tangerang, Banten, Jumat.
Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus berkembang, lanjut dia, pertumbuhan akuntan publik di Tanah Air belum memadai.
Dengan adanya permintaan yang tinggi atas auditor, lanjut dia, kekurangan jumlah auditor atau akuntan publik dapat menyebabkan perusahaan semakin sulit mendapatkan pelayanan kantor akuntan publik dengan kualifikasi akuntan publik yang memadai,
“Termasuk akuntan publik yang dapat memahami kompleksitas transaksi di era revolusi industri 4.0, kompleksitas regulasi, serta dapat memastikan pelaporan keuangan yang benar,” terang dia lagi.
Kekurangan jumlah auditor dan akuntan profesional, kata dia, dapat menjadi peluang bagi calon auditor dan akuntan untuk menempuh pendidikan akuntansi. Berkembangnya teknologi inovasi dan otomatisasi dengan kecerdasan buatan (AI) diakui dapat mengancam profesi akuntansi dan audit pada tingkatan rendah.
“Dalam hal ini, seorang mahasiswa akuntansi perlu meningkatkan kemampuan analitiknya agar tidak tergilas dengan AI,” kata dia.
Baca juga: OJK terbitkan aturan baru penggunaan jasa akuntan publik
Rektor UPH, Dr (Hon) Jonathan L Parapak MEngSc, mengatakan pihaknya terus mendorong agar dosen-dosen di kampus tersebut. untuk terus meningkatkan kemampuan kompetensinya sehingga bisa meraih jabatan akademik sebagai guru besar.
“Kami juga terus mendorong agar UPH bisa dapat bersaing di tingkatan internasional. Sejumlah program studi sudah diakui secara internasional seperti pendidikan keguruan. Ke depan, semua program studi di kampus dapat diakui pada tingkatan internasional,” kata Jonathan.***
Baca juga: Akuntan publik dituntut respons dampak perubahan iklim
Pewarta: Indriani
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
