Jika di 2022 ada 2,4 juta produk tayang dengan total transaksi Rp83,9 triliun, alhamdulillah pada 27 Oktober 2023 produk tayang sudah mencapai 6,9 juta produk dan yang bertransaksi sudah mencapai Rp161,3 triliunJakarta (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) melaporkan bahwa jumlah transaksi melalui e-katalog atau katalog elektronik lembaga itu telah mencapai Rp161,3 triliun per 27 Oktober 2023.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan pencapaian transaksi tersebut diikuti dengan 6,9 juta produk yang sudah tayang di e-katalog.
"Jika di 2022 ada 2,4 juta produk tayang dengan total transaksi Rp83,9 triliun, alhamdulillah pada 27 Oktober 2023 produk tayang sudah mencapai 6,9 juta produk dan yang bertransaksi sudah mencapai Rp161,3 triliun," kata Hendrar dalam Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Selasa.
Dalam laporannya, Hendrar menyampaikan bahwa saat ini kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah secara nasional tengah berada pada tren yang positif.
Hal itu tercermin melalui realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) yang mencapai 90 persen per 27 Oktober 2023. Angka tersebut tumbuh signifikan jika dibandingkan belanja PDN pada 2022 yang tercatat di angka 76 persen.
Kemudian pertumbuhan positif juga tercermin dari realisasi pengadaan barang dan jasa Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) yang tercatat mencapai 37,6 persen dari total target yang ditetapkan pemerintah sebesar 40 persen.
"Barang jasa untuk UMKK atau Usaha Mikro Kecil Koperasi di mana tahun 2022 mencatat angka 36,1 persen, dan alhamdulllah di 27 Oktober 2023 realisasinya sudah 37,6 persen," terangnya.
Lebih lanjut Hendrar menambahkan, Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada 2023 mencapai Rp1.174,56 triliun. Di antaranya Rp810,92 triliun yang melibatkan penyedia, serta realisasinya sudah menembus 65,30 persen atau sebesar Rp529,51 triliun.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang iikuti oleh 2.179 peserta tersebut, Hendrar mengumumkan bahwa LKPP akan bersiap meluncurkan platform e-katalog baru yang didukung oleh PT Telkom Indonesia Tbk.
Rencananya, e-katalog tersebut tidak hanya berfungsi sekadar pemilihan produk melainkan pengiriman hingga gerbang pembayaran mampu mengoptimalkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
"Dalam new platform, katalog ini nantinya e-katalog akan berfungsi tidak hanya sekedar pemilihan produk melainkan pemilihan pengiriman hingga payment gateway yang dapat dimaksudkan dapat mengoptimalkan KKP maupun KKPD," ujarnya.
Hendrar menjelaskan bahwa LkPP berupaya mendorong implementasi dari strategi konsolidasi pengadaan agar belanja pemerintah semakin efektif, efisien dan semakin tepat sasaran.
Tercatat hingga saat ini melalui strategi konsolidasi pengadaan terkumpul total efisiensi belanja mencapai Rp2,03 triliun yang didapatkan dari konsolidasi pengadaan laptop produk dalam negeri, pupuk NPK, alat kesehatan, BKB Kit Stunting, Bahan Pakaian PDH dan Seraga, Sekolah PDN, logistik pemilu 2024.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masuduki menyampaikan bahwa hingga 1 November 2023, realisasi Pengadaan Barang dan Jasa PBJ) UMKM telah mencapai Rp221,49 triliun. "Ini angka sudah cukup bagus dibandingkan tahun sebelumnya, tapi masih harus kita perjuangkan. Dan kami juga terus melakukan upaya pendampingan untuk mereka, melakukan business matching," katanya.
Baca juga: Kemenkop UKM: Realisasi pengadaan produk UMKM capai Rp221,49 triliun
Baca juga: LKPP: Transaksi pengadaan barang UMKK lewat e-katalog capai 37 persen
Baca juga: LKPP RI gaet Pertamina jadi BUMN pertama gunakan E-Katalog
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2023
