Keuangan transisi menjadi sangat penting untuk bisa mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang jauh lebih berkelanjutan bagi seluruh umat manusiaJakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan langkah transisi menuju perekonomian hijau perlu dilakukan untuk memitigasi dampak perubahan iklim.
Pasalnya, berdasarkan data Bank Dunia, implikasi perubahan iklim bisa mencapai 560 miliar dolar AS dan meningkatkan angka kemiskinan hingga 100 juta jiwa per tahunnya secara global.
“Keuangan transisi menjadi sangat penting untuk bisa mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang jauh lebih berkelanjutan bagi seluruh umat manusia,” kata Sri Mulyani dalam acara Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy 2023 di Jakarta, Rabu.
Menkeu menggarisbawahi para pemangku kepentingan harus mampu memahami, mengidentifikasi, serta melakukan langkah-langkah konkret untuk dapat memobilisasi pendanaan serta transisi menuju perekonomian hijau, salah satunya dengan aktif membahas isu perubahan iklim dalam diskusi global.
Kementerian Keuangan sendiri aktif terlibat dalam diskusi isu perubahan iklim, baik pada level domestik maupun global, seperti saat Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN.
Selain itu, Sri Mulyani mengungkapkan isu perubahan iklim juga terus didorong untuk dibahas pada forum para Menteri Keuangan, yang kemudian dieskalasi pada level pimpinan negara.
Meski begitu, Bendahara Negara menegaskan bahwa isu perubahan iklim tidak hanya bisa ditangani lewat pidato semata, namun harus melalui aksi nyata.
“Semua pidato-pidato itu, semua komitmen itu, bisa benar-benar diuji pada isu atau permasalahan yang sesungguhnya. Indonesia, dalam banyak partisipasinya, selalu membahas dan menyajikan kasus yang sebenarnya,” tambah Sri Mulyani.
Bila Indonesia mampu menyelesaikan permasalahan iklim, termasuk dalam hal transisi energi, dia optimistis penanganan isu transisi energi di Indonesia bisa menjadi testing ground bagi banyak komitmen dan diskusi-diskusi yang selama ini dilakukan.
Baca juga: Pemerintah siapkan respons kebijakan untuk jaga pertumbuhan ekonomi
Baca juga: Menkeu: Keanggotaan FATF bawa dampak positif bagi kredibilitas RI
Baca juga: Menkeu sebut pelunasan tagihan Bulog Rp16 triliun tunggu audit BPKP
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
