"Maka utilisasinya yang mesti kita lakukan, dan hari ini tidak hanya urusan pemerintah pusat, tapi bagaimana mengorkestrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk di daerah," kata Ganjar dalam Sarasehan 100 Ekonom 2023 di Jakarta, Rabu.
Hal tersebut disampaikannya ketika ia memaparkan perihal pembangunan infrastruktur yang telah dibangun selama dua periode kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo.
"Kalau kita melihat infrastruktur bapak/ibu, saya kira 10 tahun Pak Jokowi sudah melakukan itu. Pertanyaannya ada protes, 'Kenapa bandaranya sepi, pelabuhannya sepi, jalan tolnya kok belum menghasilkan?'" ujarnya.
Ganjar menilai diperlukan pula pembangunan sumber daya manusia (SDM) itu sendiri yang diharapkan menaikkan nilai tambah dari infrastruktur yang ada.
"Satu contoh saja, ketika kemudian ada dari keluarga miskin kita jadikan sarjana, dia sekolahnya dari desa ke kota, kemudian kita harapkan nanti dia akan kembali ke desa, dan di desa akan membangun desanya," tuturnya.
Dengan demikian, lanjut dia, pembangunan juga bisa menjangkau desa sehingga desa bisa bertumbuh. Namun, dia mengingatkan agar pembangunan di desa tidak menggerus kearifan lokal yang ada.
"Desanya bisa tumbuh tetapi menjaga lokalitas yang ada di desa, dan desanya jangan dijadikan kota, biarkan lokalitasnya muncul biarkan kearifannya muncul," katanya.
Dia juga menekankan pentingnya ketersediaan infrastruktur digital yang diharapkan akan mampu mendorong segala potensi kreativitas yang ada di desa, serta tercapainya kemandirian pangan.
Baca juga: Ganjar ingatkan kualitas pendidikan agar tak jadi malapetaka demografi
Baca juga: Ganjar tekankan optimalisasi ekonomi hijau biru hingga digital
Baca juga: Ganjar bakal jadikan transisi EBT peluang investasi
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
